Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
18 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
18 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
3
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
18 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
4
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
18 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
5
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
KONI
18 jam yang lalu
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
6
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
17 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Komisi I DPR Minta Pemerintah Serius Merespons Dugaan Hacker China Bobol 10 Lembaga dan Kementerian

Komisi I DPR Minta Pemerintah Serius Merespons Dugaan Hacker China Bobol 10 Lembaga dan Kementerian
Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Golkar Dave Laksono. (foto: Istimewa)
Senin, 13 September 2021 14:55 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Golkar Dave Laksono meminta pemerintah serius menanggapi dugaan pembobolan terhadap 10 kementerian dan lembaga oleh hacker China. Dave menilai pembobolan data itu sebagai bukti lemahnya sistem digitalisasi di RI.

"Hal ini perlu direspons secara serius ya, apalagi ini berkaitan dengan keamanan negara. Bukan hanya permasalahan data pribadi masyarakat umum. Akan tetapi juga mengenai data-data keamanan negara," kata Dave kepada wartawan, Minggu (12/9/2021).

Dugaan pembobolan data itu, kata Dave, menunjukkan lemahnya sistem digitalisasi di Indonesia. Padahal, saat ini pemerintah menggencarkan industri 4.0. "Ini menunjukkan betapa lemahnya sistem digitalisasi kita, padahal kita sudah menggembor-gemborkan industry 4.0 dan juga internet of things. Lalu kita juga terus mendorong untuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat diarahkan ke sistem elektronik," jelasnya.

Dengan adanya dugaan pembobolan ini, Dave menilai ada indikasi sistem keamanan data pemerintah rentan dibobol. Dia juga menyebut pembobolan data itu juga bisa dialami masyarakat. "Bila sistem pemerintah saja rentan, ini sangat mungkin bisa terjadi kelumpuhan dalam berbagai macam hal," tuturnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP Golkar itu meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara, serta Polri menindaklanjuti dugaan pembobolan data ini. Selain itu, perlu langkah konkret untuk mencegah terjadinya pembobolan data.

"Dan bukan hanya Kominfo yang harus menanggapi. Akan tetapi BIN, Polri, dan BSSN harus segera serius mendalami hal ini. Dan juga ada langkah-langkah kongkrit serta kebijakan jangka panjang dalam penanganan masalah ini," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, kelompok hacker China yang menamakan diri 'Mustang Panda' diduga membobol minimal 10 kementerian dan lembaga di Indonesia. Dugaan ini diberitakan The Record berdasarkan laporan dari Insikt Group. Insikt Group adalah divisi riset ancaman siber milik Recorded Future.

"Kami telah mencoba melakukan profiling threat actor. Mustang Panda adalah hacker group yang sebagian besar anggota dari Tiongkok di mana grup ini membuat private ransomware yang dinamakan Thanos," kata Chairman Lembaga Riset Siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Dr Pratama Persadha, dalam keterangan pers, Minggu (12/9).

Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi belum memberikan pernyataan secara lengkap soal peretasan tersebut. Sebab saat ini, dugaan peretasan hacker China sedang diselidiki fakta-faktanya. "Sedang kami cek," ujar Dedy, Minggu (12/9).***

wwwwww