Ketua DPD: Pemerintah Harus Lindungi Peternak Kecil dari Dominasi Korporasi

JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Senin (20/9/2021), meminta pemerintah membuat mekanisme perlindungan bagi peternak mandiri kecil dari dominasi korporasi.

Pasalnya, banyak peternak kecil babak belur karena harus berhadapan langsung dengan pengusaha besar dalam memasarkan ayam hidup di pasar tradisional.

"Pertarungan langsung antara peternak kecil dengan pengusaha besar tentu saja berjalan tak seimbang. Kondisi seperti itu akan menjadi tidak sehat dan harus diakhiri. Pemerintah harus hadir memberi perlindungan bagi peternak kecil," ujar LaNyalla.

Menurut LaNyalla, pemerintah perlu segera membuat mekanisme yang berkeadilan agar tidak menjadi bom waktu
yang berpotensi pada permasalahan sosial. Dan jika dibiarkan, hal ini berpotensi meruntuhkan usaha peternakan kecil.

"Pemerintah wajib mengakomodir permintaan dan harapan para peternak, sehingga mereka mampu bertahan di dalam usahanya," ucap Senator asal Jawa Timur itu.

Karena itu LaNyalla meminta Presiden Joko Widodo menganulir peraturan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian tentang harga acuan daging dan telur ayam ras.

"Peraturan Mendag dan Mentan tidak mampu melindungi peternak kecil ketika terjadi ketimpangan harga di tengah pasar karena harga bergerak dinamis mengikuti biaya produksi," ucap dia.

Pemerintah, kata LaNyalla, harus mempertimbangkan struktur biaya produksi dan distribusi, termasuk keuntungan masing-masing pelaku usaha.

"Jelas tidak adil saat peternak besar dan kecil memasarkan di pasar yang sama sementara biaya pokok yang dikeluarkan oleh keduanya berbeda. Para petani kecil pasti terus-menerus merugi karena biaya operasional yang tinggi, sementara korporasi mampu menekan biaya produksi dan lebih untung," ucapnya.

LaNyalla juga meminta persoalan para peternak kecil yang mengalami kesulitan pakan akibat pandemi Covid 19 untuk dipecahkan.

"Peternak kecil kesulitan untuk mendapatkan pakan, karena ada dugaan selain harganya yang tinggi, juga sudah dikuasai oleh pabrik-pabrik pakan. Pemerintah harus memastikan tidak terjadi monopoli juga dalam hal ini," katanya.***