DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Iklim Investasi Guna Mengurangi Defisit APBN

BANDUNG - Wakil Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) Achmad Hafizs Tohir menilai fungsi diplomasi yang dilakukan DPR RI selama ini justru lebih efektif dibanding pemerintah. Hal itu disampaikan Hafizs Tohir dalam acara "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPR Di Tengah Pandemi" yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, sejak Jumat (24/9/2021)

Menurut Hafizh, diplomasi DPR lebih fleksibel. Baik secara bilateral maupun multilateral. Namun, diplomasi di tingkat pertama tetap pemerintah. Sedangkan diplomasi pemerintah terhambat oleh protokoler. "Karena itu, saya harap fungsi diplomasi DPR ini harus ditingkatkan. Khususnya untuk kepentingan politik dan ekonomi. Termasuk pandemi covid-19 yang mendapat pujian PBB dan dunia," ujarnya.

Lebih lanjut Hafizs Tohir menyebutkan keberhasilan diplomasi DPR tersebut antara lain soal Palestina (2005 dan 2012), minyak kelapa sawit dengan Uni Eropa bahwa tidak semua negara-negara Eropa anti minyak sawit Indonesia. Hanya sebagian parlemennya yang menolak akibat informasi yang salah.

"Kita yakinkan bahwa sawit di Indonesia tidak merusak lingkungan dan tidak mempekerjakan anak-anak. Informasi salah sengaja disebarkan oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Indonesia," ujarnya.

Apalagi 2/3 pemerintahan di dunia menganut sistem parlenter dan selebihnya presidensial. Artinya kata Hafizs, diplomasi di dunia lebih bamyak dilakukan oleh parlemen, meski di tingkat awal tetap pemerintah.

Ke depan masalah ekonomi harus menjadi perhatian semua pihak khususnya pemerintah. Dimana pada tahun 2045 diperkirakan tak ada lagi sumber minyak kecuali melakukan pengeboran baru. Tapi, membutuhkan biaya yang sangat besar. "Untuk satu lubang bor saja butuh 800.000 dollar AS. Nah, kalau 10 lubang bor akan butuh 8juta dollar AS, sehingga minyak kelapa sawit, biodisel, biotanol dan energi baru terbarukan menjadi solusi. Untuk itu Indonesia adaftif, alih teknologi menjadi keharusan," beber politisi PAN itu.

Hal yang menggembirakan kata Hafish, adalah program penanganan pandemi covid-19. Selain berhasil, ekonomi Indonesia termasuk kuat meski sempat kontraksi minus 3 persen, namun kini mulai tumbuh setidaknya 3,6 persen. Padahal kata Dia, Singapura saja minus 13 persen, Australia dan negara lain justru didemo rakyatnya sendiri akibat lockdown. Hanya Jerman yang ekonominya positif. Dan, Indonesia sukses dengan PPKM dari level 4 ke level 1. "Tapi, perlu penguatan solidaritas global agar kita segera keluar dari pandemi ini," tambahnya.

Sebagai peringatan kata HafizsTohir, dalam dua tahun ke depan pemerintah harus mampu mengurangi defisit APBN. Dari 6,2 persen menjadi 3 persen pada APBN tahun 2023 (Rp2.400 T). "Kalau tidak, maka upaya mensejahterakan rakyat akan terganggu di tahun 2024," ungkapnya.

Dengan demikian kata Hafizs, pemerintah, pengusaha, media, dan stackholder lainnya harus ikut aktif meningkatkan iklim investasi. "BPS (nadan pusat statistik pun juga harus independen dalam memberikan informasi ke publik agar tingkat kepercayaan investor makin baik. Maka dalam forum WTO (world trade centre) yang kita butuhkan adalah fair trade, bukan free trad. Toh, banyak negara yang keluar WTO. Kenapa? Misalnya mobil Jepang bebas masuk Indonesia, tapi belum tentu produk Indonesia bebas masuk Jepang," pungkasnya.

Untuk diketahui, acara Press Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Bandung itu, juga dihadiri Sekjen DPR RI Indra Iskandar, Ibu Damayanti (Deputi Persidangan) Ketua Badan Keahlian (BAK) DPR Inosentius Samsul, Joko Anggoro (Plt Pemberitaan Parlemen), Siti Fauziah (Kabiro Humas MPR RI) Mahyu Dharma (Kepala Biro PHM DPD RI) dan para wartawan.***