Optimalisasi Aset dan Investasi, Ini Permintaan PKS ke Menkeu Srimulyani

JAKARTA- Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anies Byarwati, meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan strategi Rencana Kerja Anggaran Kementrian (RKA) tahun 2022. Hal itu agar ada kesinambungan pembiayaan dan optimalisasi aset dan investasi untuk meningkatkan penerimaan negara.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL). "Ini perlu menjelaskan strategi pemerintah dalam RKA Kemenkeu tahun anggaran 2022," kata Anis Byarwati kepada GoNews.co, Sabtu (25/9/2021) di Jakarta.

Menurutnya, kementrian dan lembaga perlu diberi sanksi agar serius dalam meningkatkan performance belanja modal. "Perlu dilakukan agar kementrian dan lembaga saling berkompetisi untuk mencapai performa terbaik," ujarnya.

Selain itu, Anis juga mempertanyakan sistem mekanisme reward dan punishment di kementrian dan lembaga. "Hal ini perlu kita jelaskan juga dalam rangka mengoptimalkan sumber daya anggaran yang ada," ucapnya.

Anis juga minta agar anggaran untuk BPD PKS (Badan Pengelola Dana Perkumpulan Kelapa Sawit) yang mendapat alokasi dukungan manajemen terbesar sejumlah 5,8 Triliun. Juga diperjelas rencana penggunaannya, terutama karena belum jelasnya program Moratorium Sawit Pemerintah.

Anis lalu mencermati anggaran yang mencapai Rp 328 Miliar untuk infrastruktur core tax system, tentang sejauh mana otomatisasi sistem perpajakan dapat dilakukan. Terlebih, dengan adanya Revisi RUU KUP, maka platform digital akan ditunjuk sebagai pemungut PPN dan PPh dari merchant yang berjualan di platform.

Anggota Komisi XI juga menanyakan sejauh mana otomatisasi sIstem perpajakan ini dapat mendukung system TIK Perpajakan. "Apabila sistem TIK perpajakan tidak cukup baik, maka proses tersebut justru akan memberatkan UMKM yang berdagang melalui platform pada akhirnya mematikan eksositem ekonomi digital telah ada," pungkas Anis.***