Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
15 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
15 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
3
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
14 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
4
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
KONI
14 jam yang lalu
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
5
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
15 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Home  /  Berita  /  Voli

Gus Menteri soal Data Kemiskinan Ekstrem: Rujuk Data SDGs Desa

Gus Menteri soal Data Kemiskinan Ekstrem: Rujuk Data SDGs Desa
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam jumpa pers virtual, Rabu, 6 Oktober 2021. (gambar: tangkapan layar video kemendes)
Rabu, 06 Oktober 2021 19:53 WIB
JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar dalam konferensi virtual, Rabu (6/10/2021), mengajak para pemangku data kemiskinan ekstrem untuk mengkonsolidasikan data kepada data SDGs Desa.

"Jadi gini, kita tidak usah berdebat, ini data BPS, ini data BKKBN, ini data Kemensos, ini data desa dari pemutakhiran SDGs Desa. Tidak usah berdebat soal itu. Yang penting sekarang, ayo bersama-sama melakukan konsolidasi menuju kepada sumber data primer! Sumber data primer dimana? Di desa," kata menteri yang akrab disapa Gus Menteri itu sebagaimana disaksikan GoNEWS.co.

Menurutnya, data yang sudah disusun oleh relawan pendataan SDGs Desa tepat untuk dijadikan sebagai evidence-based dalam kegiatan-kegiatan terkait upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Konsolidasi data tersebut, menurut Gus Menteri, bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Toh, konsolidasi data bukan berarti setiap pemangku data harus turun langsung ke lapangan. "Cukup dilihat data-data makronya kemudian minta desa untuk mengecek lagi,".

"Desa punya (datanya, red) dan desa bisa. Di desa kan bisa RT, kalau sudah ngomong basis RT itu pasti akan valid datanya," kata Halim.

Ia meyakini proses konsolidasi data tersebut bisa selesai paling lama 10 hari jika memang semua pemangku data di lingkup kabupaten bersinergi.

Setelah konsolidasi data rampung, baru lah road map penanganan kemiskinan ekstrem dibuat oleh kepala daerah baik itu di kabupaten maupun di kota.

"Jangan Kemendes bikin road map sendiri, kementerian lain bikin road map sendiri, tidak akan selesai-pasti tabrakan lagi di lapangan," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah mentargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa ditekan hingga angka 0 persen pada 2024 mendatang. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) diketuai oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Voli, Nasional, DKI Jakarta
wwwwww