Banyak Ijazah Warga Miskin Tertahan, PSI Minta Pemprov DKI Tebus

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Idris Ahmad dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (18/10/201) menyatakan, pihaknya meminta Pemprov DKI Jakarta menebus semua ijazah warga miskin yang masih tertahan di institusi pendidikan seperti sekolah swasta maupun madrasah.

Toh, ungkap Idris, Pemprov DKI Jakarta menambah anggaran beasiswa untuk penebusan ijazah pada rancangan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) 2021 sebesar Rp14 miliar melalui Yayasan Beasiswa Jakarta. Angka ini bertambah sekitar Rp1 miliar karena adanya tambahan 370 siswa yang terdaftar program tersebut di 2021.

"PSI meminta Pemprov DKI memperluas program ini. Kasus ini seperti fenomena gunung es, masih banyak yang masih belum terdata. Angka ini juga akan terus meningkat selama pandemi karena orang tua kesulitan membayar tunggakan biaya sekolah yang tinggi," ujar Idris dikutip GoNEWS.co

Anggota Komisi E ini mengatakan, "Sangat disayangkan kalau siswa tidak bisa lanjut sekolah ke jenjang lebih tinggi ataupun kesulitan melamar pekerjaan hanya karena ijazahnya tertahan. Dan ini banyak terjadi di Jakarta, satu sekolah bisa menahan puluhan ijazah bahkan ada yang sudah tertahan bertahun-tahun,".

Idris meminta Pemprov DKI Jakarta pro-aktif mencari solusi salah satunya dengan melakukan pendataan secara masif ke sekolah swasta dan madrasah sehingga didapati jumlah ijazah yang tertahan. Siswa yang belum dapat mengambil ijazah juga berhak mendapatkan surat keterangan lulus hingga ijazah dapat ditebus.

Perlu diingat ijazah kelulusan sekolah merupakan pencapaian hasil kerja keras siswa dalam upaya memperbaiki kehidupan keluarga, karena itu harus terus didukung dan dibantu. "Ijazah itu bukan hanya selembar kertas, di dalamnya tertuang harapan masa depan yang lebih baik. Karena itu di 2022, kami minta seluruh ijazah warga miskin yang tertahan segera ditebus," tegasnya.***