Kemendagri Siap Dorong Pembangunan Daerah yang Ramah Disabilitas

JAKARTA - Mendagri Muhammad Tito menerima kunjungan Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, kemarin. Mendagri memastikan, pihaknya siap mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan yang turut berorientasi pada penyandang disabilitas.

"Saya selaku Mendagri, tentu akan bekerja semaksimal mungkin, mendorong pemerintah-pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, desa untuk; 1) aware, peduli dulu, sadar dulu, bahwa mereka (kaum disabilitas) adalah potensi, bukan beban," ujar Mendagri dikutip GoNEWS.co, Selasa (12/10/2021), dari keterangan resminya.

Selanjutnya, Mendagri meminta agar tim Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia memberikan data yang berisi kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas. Kebutuhan tersebut, terutama yang perlu dibangun oleh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan. Selain itu, Mendagri juga meminta adanya data pengelompokan para penyandang disabilitas lengkap dengan kriterianya.

"Mungkin kira-kira 2 minggu saya minta (datanya)," katanya.

Setelah mendapatkan data tersebut, Mendagri berencana bakal menggelar diskusi dengan tim Kementerian Sosial untuk merumuskan kebijakan apa saja yang perlu dilakukan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut nantinya akan menjadi arahan Kemendagri kepada daerah, baik dengan mengeluarkan Peraturan Mendagri atau surat edaran. Sekaligus nantinya akan dilakukan evaluasi kepada pemerintah daerah.

Selain itu, lanjut Mendagri, Kemendagri juga bakal mendorong agar program dukungan tersebut dapat terangkum dalam bentuk Peraturan Daerah dan terakomodasi APBD.

"Sampai dengan arahan guidelines (pedoman) kepada para kepala desa, karena mereka yang tahu persis warganya apa yang harus mereka kerjakan," terang Mendagri.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia menyambut baik langkah konkret yang akan dilakukan Kemendagri. Pihaknya bakal berkomitmen untuk membentuk lingkungan Indonesia yang maju, inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas.

"Langkah berikutnya, akan kami laporkan kepada Bapak Presiden, bahwa pertemuan dengan Kemendagri telah mendapatkan arahan untuk langkah-langkah berikutnya," pungkas Angkie.***