Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata
Kemenpora
24 jam yang lalu
Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata
2
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
Nasional
18 jam yang lalu
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
3
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
Kemenpora
22 jam yang lalu
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
4
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
Metropolitan
19 jam yang lalu
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
5
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
Metropolitan
23 jam yang lalu
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
6
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
Sepakbola
18 jam yang lalu
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
Home  /  Berita  /  Ekonomi

Presiden Bicara soal Nilai Jual Nikel, Ini Respons PKS

Presiden Bicara soal Nilai Jual Nikel, Ini Respons PKS
Ilustrasi nikel. (gambar: ist./shutterstock)
Kamis, 14 Oktober 2021 17:32 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mulyanto dalam keterangan resminya, Kamis (14/10/2021), meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel dan memastikan tidak terjadi kerugian negara.

"Jangan tanggung-tanggung alias setengah hati kalau mau hilirisasi nikel. Sebab selama ini hilirisasi nikel masih sebatas industri smelter dengan produk nikel matte dan NPI (nickel pig iron), dengan nilai tambah yang rendah. Yang kita harapkan pemerintah mengembangkan diversifikasi produk nikel ini, baik berupa stainless steel, baterai listrik, baja tahan karat dan lain-lain. Bukan sekedar bahan baku setengah jadi. Sehingga kita dapat menikmati nilai tambah yang tinggi dari komoditas nikel tersebut," kata Mulyanto dikutip GoNEWS.co.

Mulyanto mengingatkan negara sudah banyak berkorban untuk program hilirisasi nikel ini. Yaitu melalui pelarangan ekspor bijih nikel, meskipun harga nikel internasional sedang tinggi. Selain itu Pemerintah juga membebaskan pajak PPh Badan untuk industri smelter.

"Di semester I tahun 2021, harga nikel internasional mengacu pada SMM (Shanghai Metal Market) sebesar US$ 79,61 per ton. Sedangkan harga nikel domestik mengacu pada HPM (harga pokok mineral) hanya US$ 38,19 per ton. Kurang dari setengahnya. Akibatnya, penerimaan negara dari royalti nikel rendah, belum lagi pendapatan negara dari pajak ekspor bijih nikel menjadi 'nol'.

"Dengan kondisi seperti ini, kita terlalu memanjakan pengusaha smelter dengan harga bijih nikel yang kurang dari separo harga internasional dan 'nol' persen PPh badan. Termasuk juga derasnya TKA dari China. Sementara hasilnya hanya produk setengah jadi untuk keperluan industrialisasi di China," jelas Mulyanto.

Pernyataan politisi PKS tersebut, menanggapi pernyataan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 Lemhannas RI.

Presiden Jokowi menekankan ke depan nanti Indonesia tidak lagi mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah. Tapi bahan setengah jadi agar nilai jual lebih tinggi.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Nasional, Kriminal, DKI Jakarta
wwwwww