Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalah dari Uzbekistan, Timnas U 23 Indonesia Masih Ada Peluang Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
24 jam yang lalu
Kalah dari Uzbekistan, Timnas U 23 Indonesia Masih Ada Peluang Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
2
Momen 26 Tahun BUMN, PLN Terus Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik di Jakarta
Pemerintahan
9 jam yang lalu
Momen 26 Tahun BUMN, PLN Terus Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik di Jakarta
3
Ramai-ramai Kecam Wasit, Baim Wong hingga Raffi Ahmad Suarakan #AFCCurangLagi
Olahraga
7 jam yang lalu
Ramai-ramai Kecam Wasit, Baim Wong hingga Raffi Ahmad Suarakan #AFCCurangLagi
4
Pejabat DKI Ini Bakal Mundur Sebagai ASN untuk Jadi Bupati Purwakarta
Pemerintahan
7 jam yang lalu
Pejabat DKI Ini Bakal Mundur Sebagai ASN untuk Jadi Bupati Purwakarta
5
Progres Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B di Pekan ke-31 Capai 10,43 Persen
Pemerintahan
6 jam yang lalu
Progres Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B di Pekan ke-31 Capai 10,43 Persen
6
Persiapkan Indonesia Hadapi Irak, Shin Tae-yong Optimistis Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
7 jam yang lalu
Persiapkan Indonesia Hadapi Irak, Shin Tae-yong Optimistis Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Home  /  Berita  /  Ekonomi

Presiden Bicara soal Nilai Jual Nikel, Ini Respons PKS

Presiden Bicara soal Nilai Jual Nikel, Ini Respons PKS
Ilustrasi nikel. (gambar: ist./shutterstock)
Kamis, 14 Oktober 2021 17:32 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mulyanto dalam keterangan resminya, Kamis (14/10/2021), meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel dan memastikan tidak terjadi kerugian negara.

"Jangan tanggung-tanggung alias setengah hati kalau mau hilirisasi nikel. Sebab selama ini hilirisasi nikel masih sebatas industri smelter dengan produk nikel matte dan NPI (nickel pig iron), dengan nilai tambah yang rendah. Yang kita harapkan pemerintah mengembangkan diversifikasi produk nikel ini, baik berupa stainless steel, baterai listrik, baja tahan karat dan lain-lain. Bukan sekedar bahan baku setengah jadi. Sehingga kita dapat menikmati nilai tambah yang tinggi dari komoditas nikel tersebut," kata Mulyanto dikutip GoNEWS.co.

Mulyanto mengingatkan negara sudah banyak berkorban untuk program hilirisasi nikel ini. Yaitu melalui pelarangan ekspor bijih nikel, meskipun harga nikel internasional sedang tinggi. Selain itu Pemerintah juga membebaskan pajak PPh Badan untuk industri smelter.

"Di semester I tahun 2021, harga nikel internasional mengacu pada SMM (Shanghai Metal Market) sebesar US$ 79,61 per ton. Sedangkan harga nikel domestik mengacu pada HPM (harga pokok mineral) hanya US$ 38,19 per ton. Kurang dari setengahnya. Akibatnya, penerimaan negara dari royalti nikel rendah, belum lagi pendapatan negara dari pajak ekspor bijih nikel menjadi 'nol'.

"Dengan kondisi seperti ini, kita terlalu memanjakan pengusaha smelter dengan harga bijih nikel yang kurang dari separo harga internasional dan 'nol' persen PPh badan. Termasuk juga derasnya TKA dari China. Sementara hasilnya hanya produk setengah jadi untuk keperluan industrialisasi di China," jelas Mulyanto.

Pernyataan politisi PKS tersebut, menanggapi pernyataan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 Lemhannas RI.

Presiden Jokowi menekankan ke depan nanti Indonesia tidak lagi mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah. Tapi bahan setengah jadi agar nilai jual lebih tinggi.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Nasional, DPR RI, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/