Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
Lingkungan
16 jam yang lalu
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
2
Dinov dan Michelle Pimpin Parade Tim Indonesia di Pembukaan Dakar 2026
Olympic
10 jam yang lalu
Dinov dan Michelle Pimpin Parade Tim Indonesia di Pembukaan Dakar 2026
3
Zlatko Runje Sukses Dampingi Persib Kalahkan Kalteng FC
Sepakbola
10 jam yang lalu
Zlatko Runje Sukses Dampingi Persib Kalahkan Kalteng FC
4
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
Sepakbola
11 jam yang lalu
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
5
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa 'Geruduk' Imigrasi Jakbar
Umum
10 jam yang lalu
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa Geruduk Imigrasi Jakbar
6
Tolak Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Dailami Minta Pemerintah Tegas
Hiburan
16 jam yang lalu
Tolak Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Dailami Minta Pemerintah Tegas
Home  /  Berita  /  Nasional

Contoh Zero Data Sharing Policy: KPU Dilarang Berbagi-Pakai Data Pribadi Penduduk

Contoh Zero Data Sharing Policy: KPU Dilarang Berbagi-Pakai Data Pribadi Penduduk
Ilustrasi berbagai data digital. (gambar: ist./unctad)
Sabtu, 16 Oktober 2021 16:06 WIB
JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrullah dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (16/10/2021), mendorong lembaga pengguna hak akses verifikasi data kependudukan untuk menerapkan Zero Data Sharing Policy.

Zudan menjelaskan, Zero Data Sharing Policy dilakukan untuk menjamin tidak adanya berbagi-pakai data yang dilakukan lembaga pengguna dimana data yang disebarkan bersumber dari hak akses verifikasi data kependudukan Dukcapil.

"Lembaga Pengguna atau lembaga yang mendapatkan data dari Kemendagri misalnya seperti KPU, dilarang membagikan kembali data pribadi penduduk kepada lembaga lain," kata Zudan dikutip GoNEWS.co, Sabtu.

Guna menghindari pelanggaran (berbagi-pakai data penduduk, red), Zudan mendorong agar berbagai lembaga, khususnya lembaga swasta yang bergerak di sektor pelayanan publik, untuk langsung mengakses ke sistem Dukcapil. Hal itu dapat dilakukan dengan mekanisme perjanjian kerjasama pemanfaatan hak akses verifikasi data kependudukan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Voli, Nasional, DKI Jakarta
wwwwww