Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
Metropolitan
21 jam yang lalu
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
2
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
10 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
3
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
10 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
4
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
10 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
5
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
Metropolitan
20 jam yang lalu
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
6
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
10 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Home  /  Berita  /  Nasional

BRIN Dorong Pendanaan Negara pada Parpol

BRIN Dorong Pendanaan Negara pada Parpol
Ilustrasi partai politik (Parpol). (gambar: bappeda.jatengprov.go.id)
Jum'at, 22 Oktober 2021 17:54 WIB
JAKARTA - Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor dalam diskusi virtual 'Setelah 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf: Pandemi, Legasi dan Tahun Politik', Jumat (22/10/2021), mengungkap pentingnya menjadikan partai politik sehat melalui pendanaan dari negara.

"Kita harus membuat partai politik yang sehat. Salah satunya dengan memberikan satu dukungan finansial yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dari negara kepada partai-partai itu," kata Firman dikutip GoNEWS.co.

Cara demikian, menurut Firman, bisa menghindarkan partai politik dari ketergantungan secara material kepada elit di dalamnya. Lebih jauh, membuat partai lepas dari jerat oligarki.

Menurut Firman, oligarki semakin mengancam politik Indonesia saat ini. Ancaman oligarki muncul seiring ketimpangan ekonomi yang menghadirkan kelompok ekslusif yang mengendalikan aktivitas politik. Ancaman juga didukung oleh biaya politik yang mahal yang hanya dapat dipenuhi oleh kaum oligarki.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Metropolitan, Nasional, DKI Jakarta
wwwwww