Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Zlatko Runje Gantikan Igor Tolic Saat Jamu Kalteng FC
Sepakbola
23 jam yang lalu
Zlatko Runje Gantikan Igor Tolic Saat Jamu Kalteng FC
2
Lawan Persib, Mundari Karya Optimistis Curi Poin
Sepakbola
23 jam yang lalu
Lawan Persib, Mundari Karya Optimistis Curi Poin
3
Duet Risto Vidakovic dan Edin Prljaca Tangani PSIM Yogyakarta
Sepakbola
23 jam yang lalu
Duet Risto Vidakovic dan Edin Prljaca Tangani PSIM Yogyakarta
4
Penurunan Muka Tanah Jakarta Melambat, PAM Jaya Ungkap Peran Air Perpipaan
Korporasi
23 jam yang lalu
Penurunan Muka Tanah Jakarta Melambat, PAM Jaya Ungkap Peran Air Perpipaan
5
Kesempatan Frediric Injay Balas Kekalahan Lawan Garudayaksa
Sepakbola
23 jam yang lalu
Kesempatan Frediric Injay Balas Kekalahan Lawan Garudayaksa
6
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
Lingkungan
3 jam yang lalu
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Jakarta PPKM Level 1, Prokes Juga Harus Tetap Nomor 1

Jakarta PPKM Level 1, Prokes Juga Harus Tetap Nomor 1
Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto: Istimewa)
Selasa, 02 November 2021 14:24 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi di Pulau Jawa dan Bali yang kini berada pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kondisi yang membaik ini harus dibarengi dengan kedisiplinan protokol kesehatan (Prokes).

"Kita cukup gembira saat ini Ibu Kota Negara sudah berada di level terendah PPKM. Jakarta kini berada pada PPKM Level 1, prokes pun tetap harus nomor 1," kata Puan sesuai keterangan resminya yang diterima GoNews.co di Jakarta, Selasa (2/11/2021).

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengatakan, prokes harus betul-betul dijaga mengingat Jakarta sebelumnya menjadi salah satu daerah penyumbang kasus positif Covid-19 terbanyak. Oleh karena itu, kata Puan, jajaran pemerintah daerah harus konsisten mempertahankan performa penanganan pandemi Covid-19.

"Jangan sampai lengah meski kasus Covid-19 di Jakarta sudah melandai. Pemerintah daerah juga perlu mempercepat pemberian vaksin bagi warga Jakarta yang belum menerimanya. Ini penting agar tidak lagi terjadi lonjakan kasus Covid-19," tuturnya.

Puan pun meminta partisipasi masyarakat untuk menjaga agar Jakarta aman dari Covid-19. Menurutnya, kesadaran dari warga Jakarta menjadi salah satu faktor keberhasilan penanganan pandemi Covid-19. "Keberhasilan Jakarta menurunkan status level PPKM juga berkat kerja keras masyarakat. Dan ini harus tetap dipertahankan," ungkap Puan.

"Walaupun sekarang mal, tempat makan dan sejumlah sektor lainnya sudah bisa beroperasi penuh, tetap harus selalu waspada terhadap penyebaran virus," lanjut mantan Menko PMK tersebut.

Penurunan status PPKM menjadi level 1 di Jakarta juga berdampak terhadap peningkatan relaksasi pekerjaan, termasuk di sektor non esensial. Diharapkan penurunan level PPKM ini bisa memperbaiki perekonomian daerah.

"DKI Jakarta sebagai sentral perekonomian negara punya peran besar bagi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Relaksasi di berbagai sektor di Jakarta akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita, yang berujung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat," jelas Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu pun yakin penurunan level PPKM di Jakarta akan semakin menormalisasi dunia pendidikan. Puan meminta kepada pemerintah daerah untuk menggencarkan vaksinasi bagi anak usia sekolah.

"Sehingga semakin banyak anak kita yang bisa mengikuti sekolah tatap muka, agar kualitas pendidikan mereka bisa diperbaiki karena pembelajaran jarak jauh yang sejak awal pandemi dijalani, cukup mempengaruhi psikologi dan cognitive learning mereka," ujarnya.

Lebih lanjut, Puan mengajak semua pihak untuk mewaspadai terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di akhir tahun. Seluruh masyarakat diminta mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan di luar rumah.

"Pemerintah bersama Satgas Penanganan Covid-19 dan instansi terkait harus mengantisipasi libur panjang akhir tahun sambil terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar mengikuti kebijakan serta taat prokes. Fasilitas dan sarana kesehatan juga harus siap untuk segala kemungkinan," pungkasnya.***

wwwwww