Pendaftaran Direksi RRI Dinilai Berpotensi Timbulkan Kecurigaan

JAKARTA - Pendaftaran seleksi calon Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) dinilai tidak transparan.

Sejumlah pihak menyoroti hal itu antara lain disebabkan link web pendaftaran tidak dapat diakses oleh publik setelah diumumkan di portal rri.co.id dan terdapat juga di laman Antaranews.com. Bahkan dari penulusuran pada Selasa (9/11/2021) hingga pukul 22.00 WIB, link tersebut masih belum bisa diakses.

Dalam berita rri.co.id mengutip keputusan pengumuman seleksi bernomor: 01/TIMSELDIREKSI-RRI/11/2021 terbit Rabu 3 November 2021 hingga berakhir penutupan penyerahan berkas pada Jumat 12 November 2021. Namun, saat mencoba mengakses link https://dewas.rri.co.id/timseldewandireksirri2021-2026/ yang tertera di dalamnya tidak didapat dibuka.

Menanggapi hal itu, mantan Ketua Dewas RRI Freddy Ndolu menilai, dengan tidak bisanya link pendaftaran diakses, maka menurutnya akan mengundang kecurigaan publik

"Jadi setiap langkah harus dihitung secara matang. Kalau langkah awal saja sudah mengundang kecurigaan, kedepannya ya repot. Dewas sebagai lembaga tertinggi di RRI, harus bisa memberikan contoh yang baik," tegasnya.

Karena itu, lanjut Fredy, Dewas RRI yang baru harud benar-benar mengedepankan transparasi dalam menyelanggarakan seleksi calon Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI).

"Harus transparan, karena RRI sebagai lembaga penyiaran publik, harus terbuka dengan publik. Kalau link pendaftaran saja tidak bisa diakses, ya Dewas harus menjawab ini, misalnya ada kendala atau troubel ya harus jujur," tandasnya.

Dia berharap kejadian masa lalu tidak terulang. "Dulu kita sampai berantam dan tegang, karena mereka bikin pengumuman berubah-rubah saat itu. Saya mengkritik waktu itu, misalnya soal aturan umur, hari ini keputusanya A besoknya sudah B, bahkan saat itu sempat iklan sudah tayang tiba-tiba aturan berubah, akhirnya kan jadi ribut, bahkan Komisi I DPR RI sempat mengatakan itu merupakan pelanggaran berat," katanya.

Apalagi saat itu kata dia, ada isu besar soal dukung mendukung yang memperkeruh proses seleksi.

"Dewas harusnya tegas dan tidak plin-plan ketika membuat aturan, LPP RRI ini kan sebagai lembaga penyiaran publik tidak harus diisi orang-orang dari RRI itu sendiri, siapapun yang memenuhi kriteria mampu dan memenuhi syarat ya harus diakomodir, tidak boleh ada unsur politik maupun intervensi. Ingat Dewas itu lembaga terhormat lho," pungkasnya.***