Jika Pemerintah Komitmen Atas Perubahan Iklim, Jangan Korbankan Rakyat dengan Tarif Listrik Dong!

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah berhati-hati melaksanakan transisi teknologi pembangkit listrik dari sumber energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah harus menyiapkan proses transisi itu secara bertahap agar tidak terjadi lonjakan tarif listrik.

Secara prinsip Mulyanto mendukung rencana Pemerintah meningkatkan bauran EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025. Namun upaya tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan masyarakat.

"Pemerintah memang harus meningkatkan bauran EBT. Apalagi isu energi hijau ini sudah menjadi agenda bersama antarnegara. Namun pelaksanaannya harus cermat, agar biaya pokok pembangkitan (BPP) atau tarif listrik tidak ikut naik. Kalau ini terjadi, akibatnya rakyat juga yang jadi korban," tegas Mulyanto, Jumat (12/11/2021).

Mulyanto menjelaskan ada dua faktor penyebab BPP listrik naik sampai tahun 2030, yaitu dominasi IPP (listrik swasta) yang mencapai 65 persen dan porsi EBT yang mencapai 52 persen.

Karena berdasarkan data PLN, listrik dari PLTU dan pembangkit PLN lebih murah dibandingkan dengan listrik EBT dan IPP. Sesuai dengan data RUPTL 2021-2030, BPP PLN akan naik dari Rp 1.423/ kWh pada tahun 2021 menjadi Rp1.689/kWh pada tahun 2025.

Dengan kenaikan BPP tersebut, maka beban tambahan untuk subsidi dan kompensasi akan membengkak dua kali lipat lebih, dari Rp 71.9 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 182.3 triliun pada tahun 2025.

Karena itu Mulyanto minta Pemerintah memperhatikan kemampuan keuangan PLN sebagai operator listrik. Pemerintah jangan menutup mata pada masalah yang dihadapi PLN. "Jangan sampai kebijakan energi bersih ini makin menghimpit keuangan PLN. Sekarang saja utang PLN sudah lebih dari Rp 500 triliun," jelas Mulyanto.

Mulyanto mendorong Pemerintah mengembangkan EBT di wilayah-wilayah defisit energi. "Pemerintah jangan mengembangkan EBT ini di wilayah surplus energi, seperti Jawa dan Sumatera. Ini akan mubazir dan menyebabkan biaya yang harus ditanggung oleh PLN akan membengkak," tambah Mulyanto.

"Pemerintah jangan mau didikte oleh negara maju. Negara raksasa PLTU seperti China, India dan Amerika saja tidak berkomitmen untuk penghapusan PLTU ini. Kita harus komit pada kepentingan bangsa terkait ketahanan energi nasional, menyediakan energi yang cukup, murah dan syukur-syukut bersih. Jangan membebani rakyat dengan tarif listrik yang mencekik," tandas Mulyanto.***