Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
11 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
Metropolitan
22 jam yang lalu
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
3
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
11 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
4
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
11 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
5
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
10 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
6
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
Metropolitan
20 jam yang lalu
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
Home  /  Berita  /  Voli

Ini Sejumlah Dukungan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pembangunan Natuna

Ini Sejumlah Dukungan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pembangunan Natuna
Mendagri Muhammad Tito (kanan) bersama Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) di Natuna, Kepri, Selasa, 23 November 2021. (foto: ist.)
Kamis, 25 November 2021 13:20 WIB
RANAI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito menyatakan, dibutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di wilayah Natuna. Hal tersebut Ia sampaikan usai rapat bersama Kemenko Polhukam di Natuna, Selasa lalu sebagaimana dikutip, Kamis (25/11/2021).

Dalam mempercepat pembangunan di Natuna, kata Mendagri, pemerintah provinsi dapat membantu melalui penyusunan program untuk Kabupaten Natuna. Adapun upaya lainnya dapat dilakukan melalui penyaluran dana hibah.

Mendagri membeberkan, ada sejumlah langkah yang akan dilakukan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Natuna. Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan membangun 38 Base Transceiver Station (BTS), sebagai upaya mempermudah layanan tekonologi informasi di daerah tersebut. Begitu pula dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bakal memperbaiki sarana pendidikan. Tak ketinggalan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga turut andil dalam membenahi fasilitas pasar.

"Tinggal kita nanti evaluasi, yang mana sudah dikerjakan (dan) mana yang belum," terang Mendagri yang notabene merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagaimana dikutip GoNEWS.co.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Voli, Nasional, Kepulauan Riau
wwwwww