PKS Desak Menteri BUMN Tindak Dugaan Jual Beli Jabatan

JAKARTA - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mulyanto mendesak Menteri BUMN Erick Thohir menindaklanjuti dugaan jual beli jabatan di lingkungan perusahaan milik negara. Hal itu disampaikan politisi PKS ini dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu (28/11/2021).

"Tidak pantas seorang Menteri menjadikan perkara jual-beli jabatan ini sebagai bahan gosip. Sebagai penanggungjawab Kementerian BUMN ia harusnya bisa menindak pelaku jual-beli jabatan. Bukan sekedar menjadikan isu yang menghebohkan," kutipan pernyataan Mulyanto yang dibaca GoNEWS.co.

Sebelumnya, kata Mulyanto, Erick secara lugas menyebut angka rupiah yang fantastis untuk jual-beli jabatan tertentu di BUMN. Eric menyebut untuk satu kursi jabatan direksi dibanderol Rp25 milyar. Erick juga mengungkapkan adanya indikasi korupsi dalam pembangunan pabrik blast furnace (tanur tiup) milik Karakatau Steel yang mangkrak setelah pembangunan pabrik dengan dana Rp12 triliun ini dinyatakan gagal dan perusahaan menanggung utang Rp31 triliun.

Dan terakhir, sambung Mulyanto, dugaan kasus korupsi di BUMN Garuda juga diendus.

"Semua kasus tersebut tidak terdengar tindak lanjut hukumnya. Padahal kasus jual-beli jabatan di tingkat pimpinan BUMN menjadi awal dari berbagai kasus korupsi yang marak di BUMN," pungkasnya.***