Moeldoko: Jangan Sampai Data Palsu Digunakan Daftar Parpol dan Calon Independen

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi pembicara dalam webinar 'Satu Data Pemilu untuk Satu Data Indonesia' yang digelar KPU baru-baru ini. Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (1/12/2021), Ia menyatakan dorongannya soal pemutakhiran data, sinkronisasi, dan kerja bersama untuk Satu Data Indonesia (SDI).

"Jangan sampai data-data palsu digunakan untuk pendaftaran partai politik, calon independen atau kepala daerah sehingga mengantarkan orang-orang yang tidak mewakili pilihan rakyat bisa jadi pemimpin," tegas Moeldoko dikutip GoNEWS.co dari antaranews.com.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang diatur dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019. Kebijakan ini diharapkan menjadi kunci dari berbagai permasalahan data di Indonesia, seperti sulitnya mendapatkan data termutakhir dan berkualitas akibat tidak adanya koordinasi antarinstitusi sehingga data yang dihasilkan sering tumpang tindih dan tidak sinkron.

"Kami (KSP) dalam proses bottlenecking sering kesulitan mendapat data mutakhir sehingga KSP bersama Bappenas dan kementerian/lembaga kunci, menginisiasi, dan merumuskan kebijakan SDI ini," tutur Moeldoko.***