Respon Cepat dan Mitigasi Resiko Varian Delta Covid-19 Berdampak Positif pada Pasar Modal Indonesia

JAKARTA - Respon cepat dalam memitigasi resiko varian delta Covid-19 dan terus membaiknya fundamental ekonomi nasional di tahun 2021 telah berdampak positif terhadap pasar modal Indonesia yang ditutup pada level 6.581 pada 30 Desember 2021.

Hal tersebut juga didukung arus modal asing yang masuk ke pasar saham Indonesia senilai USD 2,7 Miliar (ytd) per 30 Desember 2021 yang mendorong perbaikan indeks saham pada periode akhir tahun 2021.

Atas pencapaian ini, pada Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia, Senin (3/1), Presiden RI Joko Widodo menyampaikan “Kita juga patut bersyukur bahwa di bursa sekarang ini ada kenaikan IHSG di 2021 dan return 10,1%. Ini sebuah angka yang lumayan tinggi dan kalau dibandingkan dengan Filipina, Malaysia dan Singapura, kita paling atas, ini juga patut kita syukuri.”

“Dan jumlah orang yang masuk ke bursa, investor pasar modal, ini juga naik sangat tinggi sekali. Tahun 2017 disampaikan Ketua OJK sebanyak 1,1 juta, dan hari ini 7,4 juta investor utama. Investor retail yang banyak dari anak-anak muda, milenial. Dan kita harapkan ini akan terus membesar dan akan memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita,” lanjut Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan tentang salah satu perusahaan yang tahun 2021 berhasil melakukan IPO yakni PT Bukalapak yang merupakan unicorn teknologi pertama di Indonesia dengan perolehan fund rise sebesar Rp 21,9 triliun.

“Pertama, kami laporkan bahwa bursa ke depan diharapkan lebih optimis. Kemudian yang kedua, terkait dengan teknologi, kita sudah bisa me-launch IPO Bukalapak, salah satu yang terbesar di Asia, sebesar 21,9 triliun rupiah. Ini perlu dilanjutkan,” kata Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasioal (PEN) akan dilanjutkan di tahun 2022. Lebih rinci, Pemerintah telah mempersiapkan strategi untuk meraih peluang dan menjawab tantangan di tahun 2022 melalui kebijakan PPKM, percepatan vaksinasi secara masif, dan Program PEN menjadi instrumen utama di tahun 2022. Program PEN di tahun 2022 akan didorong untuk front loading dan akan membantu mengamankan trajectory pemulihan ekonomi nasional.

Terkait Presidensi G20, Indonesia juga berkesempatan menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi, antara lain Undang-Undang Cipta Kerja dan Indonesia Investment Authority (Sovereign Wealth Fund) sehingga akan meningkatkan confidence Investor Global. Keuangan berkelanjutan dan arsitektur keuangan internasional juga telah menjadi bagian dari agenda prioritas yang akan memberikan kontribusi positif terhadap sektor keuangan, termasuk pasar modal Indonesia.

Disamping Presidensi G20 yang akan bergulir sepanjang tahun 2022, Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang ditargetkan selesai diratifikasi pada kuartal I tahun 2022 juga menjadi hal yang semakin penting di tengah guncangan ekonomi global yang diakibatkan perang dagang dan pandemi Covid-19.

Saat ini, sudah ada 7 Negara ASEAN (Brunei, Kamboja, Laos, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Myanmar) dan 5 Negara Mitra ASEAN (RRT, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan) yang telah merampungkan ratifikasi. Ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi syarat utama pemanfaatan Perjanjian RCEP di Indonesia.

RCEP memiliki arti yang signifikan bagi ekonomi Indonesia. Sebesar 72% aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia berasal dari negara anggota RCEP. Melalui RCEP, Indonesia juga akan mendapatkan akses pasar tambahan dari Cina, Korea dan Jepang untuk produk-produk di sektor perkebunan, pertanian, otomotif, elektronik, kimia, makanan, minuman, mesin dan kehutanan.

“Berlakunya RCEP, perdagangan terbesar di regional terbesar, diharapkan ini memberikan dukungan terhadap pasar modal,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo. ***