Kemnaker Ingin Perundangan Ketenagakerjaan Direvisi Tahun Ini

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia menjadikan reformasi birokrasi yang didukung dengan perubahan perundangan ketenagakerjaan sebagai resolusi lembaga tahun 2022. Demikian disampaikan Menaker RI Ida Fauziyah dalam acara Resolusi Kemnaker 2022 di Jakarta pada Senin (3/1/2022).

"Agar dilakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang dirasakan masih menghambat, multitafsir dan tumpang tindih," kutipan salah satu resolusi Kemnaker 2022 yang dikutip GoNEWS.co dari antaranews.com.

Tahun ini, Kemnaker juga memiliki 2 poin resolusi lainnya. Suksesi perhelatan G20 menjadi salah satunya.

"Saya meyakini bahwa perhelatan G20 ini selaras dan sangat membantu kita dalam upaya pemulihan ekonomi nasional maupun global. Kita harus menyadari bahwa pemulihan ekonomi nasional kita, juga tidak bisa dilakukan tanpa adanya pemulihan ekonomi dalam skala global," ujar Ida.

Adapun resolusi lainnya adalah mencapai sembilan lompatan ketenagakerjaan Indonesia. Kesembilan lompatan itu meliputi:

1) Transformasi balai latihan kerja (BLK)

2) Link and match ketenagakerjaan

3) Transformasi program perluasan kesempatan kerja

4) Pengembangan talenta muda

5) Perluasan pasar kerja luar negeri.

6) Visi baru hubungan industrial

7) Reformasi pengawasan ketenagakerjaan

8) Pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan

9) Reformasi birokrasi

***