Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
Metropolitan
15 jam yang lalu
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
2
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
Metropolitan
13 jam yang lalu
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
3
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
4 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
4
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
3 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
5
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
4 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
6
Riko Simanjuntak Minta Maaf Kepada Fans PSS Sleman
Sepakbola
2 jam yang lalu
Riko Simanjuntak Minta Maaf Kepada Fans PSS Sleman
Home  /  Berita  /  PON

2021, Dewan Pers Terima Ratusan Surat dari Polisi

2021, Dewan Pers Terima Ratusan Surat dari Polisi
Ilustrasi pers. (gambar: ist./twitter/r_pu3)
Senin, 10 Januari 2022 06:02 WIB
JAKARTA - Tenaga Ahli Dewan Pers pada Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers Juni Soehardjo mengungkapkan, pihaknya telah mengelola lebih dari 200 surat yang dikirimkan oleh kepolisian pada 2021. Hal tersebut Ia sampaikan dalam diskusi virtual di penghujung tahun 2021 lalu.

Isi ratusan surat dari polisi tersebut, adalah permintaan agar Dewan Pers menganalisis atau memberikan informasi apakah badan hukum atau wartawan yang terkait dalam surat itu sudah terdaftar di Dewan Pers. UU ITE, menjadi poin yang kerap diingatkan dalam surat-surat itu.

"Dari semua surat itu, jarang sekali ada surat dari kepolisian yang tidak mengingatkan pasal dan UU ITE," katanya dikutip GoNEWS.co dari alinea.id, Senin (10/1/2022).

Sekitar 65 kasus diantaranya, meminta kepada Dewan Pers untuk menunjuk ahli pers guna bersama-sama diambil Berita Acara Pemeriksaan (BAP)-nya. Jadi ahli pers itu diminta untuk memberikan analisisnya dalam suatu perkara.

Kurang lebih, Komisi Hukum dan Perundang-undangan di Dewan Pers menangani hampir 300 sampai 400 pengaduan dan permintaan per 2021.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:PON, Beladiri, Nasional, DKI Jakarta
wwwwww