Mendagri Minta Kepri Permudah Izin Berusaha

BATAM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito meminta agar Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) dan bupati/wali kota se-Provinsi Kepri dapat mempermudah izin berusaha. Hal itu disampaikan Mendagri saat memberikan keterangan pers pada kunjungan kerjanya (Kunker) dalam rangka monitoring, evaluasi program, dan kegiatan strategis di Provinsi Kepri yang berlangsung di Marriot Hotel Harbour Bay, Kota Batam, Kamis (13/1/2022) malam.

Mendagri menjelaskan, pemerintah tidak mampu menampung seluruh angkatan kerja yang jumlahnya banyak hanya dengan mengandalkan belanja pemerintah. Karena itu, untuk mengakomodasi seluruh angkatan kerja tersebut perlu pelibatan sektor swasta.

Untuk menarik sektor swasta, kata Mendagri, salah satu kuncinya yakni dengan memberikan kemudahan bagi mereka dalam berusaha. Dirinya mewanti-wanti agar Pemerintah Daerah (Pemda) tidak malah mempersulit izin pihak swasta yang hendak berusaha.

"Buat regulasi yang mempermudah, buat mekanisme yang mempermudah, kalau enggak nanti pengusahanya akan lari, yang dari dalam (negeri) lari ke luar (negeri), dari luar (negeri) tidak mau masuk ke sini (dalam negeri)," ujar Mendagri dikutip GoNEWS.co dari keterangan Puspen Kemendagri di Jakarta, Jumat.

Mendagri berharap, kemudahan berusaha tersebut dapat memacu para investor untuk berebut investasi di Kepri. Dengan begitu, seluruh angkatan kerja yang dimiliki Kepri dapat memiliki pekerjaan, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat kian meningkat.

Di lain sisi, Mendagri juga mengingatkan, agar jajaran pemerintah setempat dapat memperhatikan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Meski memiliki potensi alam dan letak geografis yang strategis, Mendagri menekankan bahwa keberadaan SDM merupakan kunci pembangunan.

Hal itu dapat dilakukan dengan memperkuat sektor pendidikan, baik formal maupun informal. Tak hanya itu, bidang kesehatan juga perlu diperhatikan untuk membangun SDM yang andal. Dengan langkah tersebut, diharapkan Kepri dapat memiliki angkatan kerja yang produktif.

"Tapi ya kita serahkan kepada Bapak Gubernur untuk mengendalikan pemerintahan di provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, dan juga teman-teman bupati/wali kota (dapat) memiliki pemikiran yang sama," harap Mendagri.***