Legislator PDIP Jelaskan Tahapan RUU TPKS untuk Jadi UU

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Diah Pitaloka mengingatkan, RUU TPKS bukan berarti sudah resmi menjadi undang-undang setelah disahkan sebagai RUU inisiatif 18 Januari 2022, besok. Dalam keterangan tertulis, Senin (17/6/2021), Ia menjelaskan, setelah disahkan sebagai RUU Inisiatif, RUU TPKS masih akan melalui sejumlah tahapan sebelum ditetapkan sebagai undang-undang (UU).

"Usai menetapkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif, DPR nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden kemudian akan mengirimkan Surpres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Presiden juga akan menunjuk Kementerian yang akan membahas bersama dengan DPR, misalkan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan Kementerian PPPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)," kata Diah dikutip GoNEWS.co.

Setelah menerima balasan dari presiden, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Dalam rapat tersebut akan diputuskan komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan membahas RUU tersebut bersama pemerintah.

"Alat kelengkapan bisa dari komisi atau Baleg. Semoga prosesnya berjalan lancar," ujar Diah.***