Peningkatan Layanan Keimigrasian akan Berbasis Teknologi

BATAM - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna H. Laoly meminta jajarannya memperkuat pengamanan perbatasan NKRI dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hal itu ditekankan Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan itu dalam Apel Nasional Gabungan di Dermaga 99 Harbour Bay, Batam, Rabu (19/1/2022).

Merujuk pada target kinerja keiimigrasian, beberapa program pemanfataan teknologi meliputi; Implementasi Mobile Paspor; Pembangunan Immigration Control Room; Penerapan izin tinggal keimigrasian menggunakan stiker QR code; Pembangunan sistem big data keimigrasian; Penyediaan perangkat kesisteman pada delapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Selain itu, operasi pengamanan kegiatan GP Mandalika dan KTT G20 Bali juga menjadi target kinerja keimigrasian.

Target-target kinerja tersebut, diharap bisa menigkatkan pelayanan publik sejalan dengan potensi kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.

"Kemenkumham akan terus meningkatkan layanan Keimigrasian kepada publik dengan semakin profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi," demikian Yasonna dalam siaran resmi yang diterima GoNEWS.co di Jakarta.***