Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
20 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
20 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
3
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
20 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
4
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
KONI
20 jam yang lalu
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
5
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
21 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
6
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
20 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
Home  /  Berita  /  Beladiri

SA Institut Minta Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Diusut

SA Institut Minta Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Diusut
Tangkapan layar kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat (Foto: Dok Diskominfo Langkat)
Selasa, 25 Januari 2022 22:10 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut), Suparji Achmad menegaskan bahwa temuan kerangkeng di rumah Bupati Langkat harus diusut. Menurutnya, klaim bahwa trmpst tersebut digunakan untuk rehabilitasi pecandu narkoba cukup aneh.

"Klaim tersebut aneh dan harus diuji. Bagaimana mungkin rehabilitasi narkoba dilakukan di tempat tersebut? Siapa petugas yang melakukan rehab? Sejak kapan Bupati punya kewenangan membuat rehabilitasi pribadi? Ini sekelumit tanda tanya besar di kalangan masyarakat," kata Suparji dalam keterangan persnya.

Ia juga menegaskan bahwa apabila benar terjadi perbudakan terhadap orang-orang yang di dalam kerangkeng tersebut maka itu tindakan sewenang-wenang. Sebab negara kita, bahkan dunia sudah menghapuskan perbudakan.

"Jika ini benar, maka wujud kemunduran peradaban. Saat segala bentuk perbudakan sudah dihapuskan, yang bersangkutan justeru melakukannya. Sangat wajar apabila nanti yang bersangkutan diproses sesuai hukum yang berlaku" paparnya.

Bisa jadi, Suparji menduga panti rehabilitasi hanya kedok untuk memperkejakan orang di kebun sawit tanpa bayaran. Terlebih, dari keterangan pihak kepolisian tempat tersebut tidak berizin. "Kita berharap pihak kepolisian bergerak cepat memperjelas kasus ini. Sebab, dugaan perbudakan jelas merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)," paparnya.

Terakhir, ia berharap agar stake holder terkait bisa mendampingi orang-orang yang dikerangkeng. Suparji khawatir orang-orang tersebut ada yang mengalami trauma karena tidak diberi akses untuk sosialisasi ke dunia luar.***

wwwwww