Pemerintah dan Aparat Diminta Mampu Deteksi Dini Potensi Kekerasan di Daerah

JAKARTA - Senator Papua Barat Filep Wamafma berharap pemerintah dan aparat keamanan terus meningkatkan upaya deteksi dini terhadap potensi-potensi kekerasan yang mengakibatkan gangguan dan ancaman kamtibmas di masyarakat. Demikian disampaikan Filep kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bersama Mabes TNI, Mabes Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) diharap melakukan evaluasi total atas kekerasan dan kekacauan yang terjadi di sejumlah daerah demi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Saya harap pemerintah pusat khususnya Menteri Dalam Negeri dan jajarannya, Kapolri, Panglima TNI dan jajarannya, Badan Intelijen Negara, Menteri Polhukam dan jajarannya dan khususnya Kapolda Papua Barat dan jajarannya mampu untuk mendeteksi dini terhadap indikasi-indikasi gangguan keamanan, konflik atas nama SARA. Ini sangat penting agar tidak ada lagi kejadian yang terjadi sama seperti yang terjadi saat ini di provinsi Papua Barat," ujarnya sebagaimama dikutip GoNEWS.co.

Filep Wamafma sangat menyesalkan kejadian-kejadian kekerasan terlebih atas nama kelompok maupun golongan tertentu di daerah yang diantaranya terjadi di Kota Sorong, Papua Barat dan Maluku. Menurutnya, hal ini membuktikan masih lemahnya sistem keamanan dalam negeri yang selama ini dikomandoi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara.

"Menurut saya peristiwa ini seharusnya bisa dikendalikan dan diatasi oleh institusi-institusi di daerah. Kejadian ini menunjukkan bahwa perlu ada evaluasi total terhadap kinerja kepolisian baik kepolisian di daerah maupun di markas besar Kepolisian. Menurut saya juga kaitan dengan Intelijen Negara yang tidak bisa mengidentifikasi sejak dini potensi-potensi konflik SARA. Sesungguhnya pelajaran besar kita semua pernah terjadi peristiwa seperti ini yang sangat merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara, juga membuat terjadinya gangguan keamanan yang membuat hidup warga negara terganggu dan rugi materi maupun nyawa," jelas Filep.***