DPR: Tanggung Jawab BP2MI Sugguh Luar Biasa, Tapi Kok Anggarannya Kecil?

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Caniago mengatakan, tanggung jawab Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki tugas berat melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Namun, dibalik tugasnya yang besar, anggaran yang diterima BP2MI sangat kecil. "Yang saya ingin tanyakan anggaran BP2MI kecil sekali ya. Apa yang bisa kami bantu terkait dengan anggaran BP2MI ini karena memang tanggung jawabnya sangat luar biasa, mulai dari melindungi semua pekerja migran Indonesia di luar negeri seperti tadi disampaikan juga terkait dengan vaksinasi kemudian dan lain sebagainya," ujar Irma di ruang rapat Komisi IX DPR, Senin (14/2/2022).

"Bagaimana BP2MI untuk bisa membantu buruh migran kita kalau anggarannya sekecil ini. Tolong disampaikan kepada kami kira-kira berapa anggaran yang bisa dinaikkan atau dibutuhkan BP2MI untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini itu," lanjutnya.

Terkait pelindungan bagi PMI, politikus Partai Nasdem ini menyoroti permasalahan yang selama ini menimpa kepada Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja pada kapal-kapal asing. Menurut Irma, kasus seperti itu perlu ditindaklanjuti lebih serius. Baca Juga: Di Tengah Pandemi, BP2MI Terus Lakukan Inovasi Layanan untuk PMI. "ABK kita ini mohon maaf ya bukan lagi sebagai pekerja tapi sebagai budak perbudakan modern yang dilakukan oleh kapal-kapal asing tempat ABK-ABK kita tersebut bekerja tapi tidak pernah menggubris sama sekali keberadaan-keberadaan mereka yang meninggal," jelasnya.

Dalam pemaparannya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan program prioritas yang dilakukan, diantaranya penyelamatan PMI dari korban sindikat penempatan ilegal sebanyak 679 di tahun 2021. "Kami selamatkan para calon pekerja migran Indonesia melalui 17 kali pencegahan dan penggerebekan. 4 pencegahan di bandara, 2 di PLBN dan 11 di bandara soekarno-hatta oleh Satgas pemberantasan sindikat pengiriman ilegal pekerja migran," ujar Benny.

Selain itu, Benny mengatakan diperkirakan akan terjadi pemulangan dalam jumlah besar PMI yang dideportasi dari Malaysia pada 2022. "Di tahun 2022 ini kita akan menerima kepulangan PMI dengan jumlah yang sangat besar," ujar Benny.

Dia menjelaskan bahwa terdapat 6.470 PMI yang akan dideportasi dari Malaysia untuk kembali ke Tanah Air. Sejauh ini proses pemulangan telah dilakukan dalam empat gelombang yaitu 63 PMI dalam gelombang pertama pada 22 Juli 2021, 145 PMI pada 24 Juli 2021, 131 PMI pada 27 Juli 2021 dan 391 PMI dalam gelombang empat pemulangan pada 1 November 2021.

Total terdapat 730 PMI yang telah dideportasi dari Negeri Jiran dengan sisanya akan kembali dipulangkan pada tahun ini. "Sisa dari 6.470 PMI dikurangi 730 yang sudah dideportasi dari Malaysia," ungkapnya.

BP2MI sendiri selama 2021 telah memfasilitasi kepulangan 18.296 PMI ke Indonesia. Selain yang dideportasi, terdapat pula 606 calon PMI dan keluarga, 1.660 PMI yang sakit, 600 jenazah PMI dan 14.700 pekerja migran yang terkendala.

Menurutnya, problem yang sangat komplek dalam menangani 9 juta pekerja Mingran indonesia, menuntut kerja ekstra dilapangan yang sangat luar biasa. Sekalipun ditengah kendala anggaran yang sangat terbatas.***