Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
Nasional
20 jam yang lalu
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
2
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
Metropolitan
21 jam yang lalu
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
3
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
Sepakbola
20 jam yang lalu
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
4
Optimalisasi Kemampuan Multiposisi Rizky Ridho
Sepakbola
20 jam yang lalu
Optimalisasi Kemampuan Multiposisi Rizky Ridho
5
Pieter Huistra Akui Aspek Pertahananan PSS Perlu Perbaikan
Sepakbola
20 jam yang lalu
Pieter Huistra Akui Aspek Pertahananan PSS Perlu Perbaikan
6
Stjepan Fokus Laga Berikutnya, Nadeo Ucapkan Terima Kasih kepada Jakmania
Sepakbola
20 jam yang lalu
Stjepan Fokus Laga Berikutnya, Nadeo Ucapkan Terima Kasih kepada Jakmania
Home  /  Berita  /  Ekonomi

Praktisi Hukum: Perubahan Konstitusi Berpengaruh pada Minat Investasi

Praktisi Hukum: Perubahan Konstitusi Berpengaruh pada Minat Investasi
Ilustrasi hukum dan investasi. (gambar: dok. ist./hukum penanaman modal)
Kamis, 17 Maret 2022 12:07 WIB
JAKARTA - Praktisi hukum Bintang Hidayanto dalam keterangannya yang dibaca di Jakarta, Kamis (17/3/2022) menyatakan, perubahan konstitusi suatu negara dapat berdampak pada minat investasi para investor.

"Bagi kalangan investor, adanya kepastian hukum lebih dibutuhkan dibandingkan dengan adanya paket kebijakan ekonomi," kata Bintang sebagaimana dikutip GoNEWS.co.

Ketika perubahan konstitusi dibarengi dengan berbagai isu politis, menurut Bintang, hal ini menimbulkan citra yang kurang baik bagi para pemilik modal.

Lebih lanjut, Bintang juga mengingatkan pentingnya indeks demokrasi bagi sebuah negara dalam menarik investasi.

"Persepsi kemudahan berusaha dan keramahan terhadap investasi umumnya berbanding lurus dengan indeks demokrasi serta indeks rule of law (supremasi hukum, Red), di mana negara yang menduduki peringkat atas dalam indeks ease of doing business (kemudahan berbisnis, Red), juga menduduki peringkat pertama dalam indeks demokrasi dan rule of law" ujarnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Nasional, DKI Jakarta
wwwwww