Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PSIS Kantongi Licensing AFC Challenge League Dan BRI Liga 1
Olahraga
21 jam yang lalu
PSIS Kantongi Licensing AFC Challenge League Dan BRI Liga 1
2
Heru Budi Hartono Tinjau Lokasi Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung
Pemerintahan
21 jam yang lalu
Heru Budi Hartono Tinjau Lokasi Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung
3
Senator Dailami Sesalkan Pengelola Minimarket Memukul Bukan Merangkul Jukir
DKI Jakarta
21 jam yang lalu
Senator Dailami Sesalkan Pengelola Minimarket Memukul Bukan Merangkul Jukir
4
Musisi dan Wartawan yang Tergabung di PSKI Sukses Gelar Halalbihalal
Umum
18 jam yang lalu
Musisi dan Wartawan yang Tergabung di PSKI Sukses Gelar Halalbihalal
5
Avril Lavigne Anggap Teori Konspirasi Tentangnya Sebagai Bukti Awet Muda
Umum
16 jam yang lalu
Avril Lavigne Anggap Teori Konspirasi Tentangnya Sebagai Bukti Awet Muda
6
Arema FC Gandeng Apparel Nasional Musim Depan
Olahraga
21 jam yang lalu
Arema FC Gandeng Apparel Nasional Musim Depan
Home  /  Berita  /  DPR RI

Legislator Dorong Perpres Minyak Goreng jadi Komoditas Badan Pangan Nasional

Legislator Dorong Perpres Minyak Goreng jadi Komoditas Badan Pangan Nasional
Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam dalam suatu acara di media center DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Maret 2022. (foto: ist./kwp)
Jum'at, 01 April 2022 13:02 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam dalam siaran parlemen yang dilihat Jumat (1/4/2022) menyatakan dorongan agar pemerintah menerbitkan Perpres (peraturan presiden) yang mengatur agar pengelolaan minyak goreng jadi tupoksi Badan Pangan Nasional.

"Minyak goreng itu kan bagian dari bahan pokok seperti beras, jagung, kedelai, dan lainnya," ujar Ibnu sebagaimana dikutip GoNEWS.co.

Pemerintah, menurut Ibnu, perlu membuat pabrik minyak goreng sendiri dengan menunjuk salah satu BUMN, seperti ID Food. Dengan adanya perusahaan minyak goreng di BUMN ini diharapkan pemerintah akan dapat lebih mengontrol permasalahan minyak goreng.

"Kalau ada perusahaan BUMN yang memproduksi minyak, itu kan nantinya dapat menjadi buffer stock bagi pemerintah. Misalnya kalau sedang dalam menjelang langka, itu kan bisa perusahaan BUMN ini dalam hal ini pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksinya," jelas Ibnu.

Untuk diketahui, selama ini, komoditas yang masuk ke dalam tupoksi Bapanas hanya pengelolaan beras, jagung, kedelai, daging ayam/unggas, daging sapi/kerbau, telur ayam, bawang putih dan bawang merah.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Nasional, DPR RI, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/