Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
22 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
22 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
3
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
22 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
4
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
23 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
5
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
KONI
22 jam yang lalu
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
6
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
22 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
Home  /  Berita  /  Metropolitan

LaNyalla Minta BP2MI Upayakan Kepulangan PMI Ilegal

LaNyalla Minta BP2MI Upayakan Kepulangan PMI Ilegal
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Istimewa)
Selasa, 05 April 2022 21:59 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

SURABAYA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah berupaya semaksimal mungkin memulangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Fitriyani, ke kampung halamannya. 

Sebelumnya, Fitriyani, PMI asal Kabupaten Indramayu, meminta tolong kepada Presiden Joko Widodo untuk bisa dipulangkan ke Tanah Air. Ia berada di Riyadh, Arab Saudi. 

Dalam permintaan tolong yang disampaikan melalui rekaman video, Fitriyani mengaku dalam kondisi sakit dan selama 3 bulan bekerja tidak digaji. Fitriyani diketahui berangkat ke luar negeri secara ilegal. 

"Pemerintah saya minta segera turun tangan melalui pihak BP2MI, Kemenlu maupun KBRI di Arab Saudi. Walaupun dia diketahui berangkat secara ilegal tak sesuai prosedur, tetapi sebaiknya tetap mendapatkan perhatian," ujar LaNyalla, saat kunjungan dapil di Jawa Timur, Selasa (5/4/2022).

Ditambahkan LaNyalla, para pekerja migran umumnya lugu dan banyak yang tak paham prosedur pemberangkatan. Hingga pada akhirnya terjebak dengan pemberangkatan ilegal. Padahal ini sangat rentan dalam perlindungan hukum bagi PMI tersebut. "Yang sesuai prosedur saja terkadang pemerintah kesulitan mengurus jika ada permasalahan hukum yang menimpa PMI, apalagi bagi yang berangkat ilegal," papar dia.

Oleh karena itu, LaNyalla meminta pemerintah melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bekerja keras
untuk menekan angka PMI ilegal supaya terhindar dari masalah di negara penempatan. 

"Upaya yang massif perlu diberikan kepada para sponsor dan pengerah jasa PMI terkait hukum dan tata cara pemberangkatan. Sehingga permasalahan klasik PMI soal tidak digaji, kekerasan fisik dan sejenisnya tidak terus berulang. Intinya supaya PMI ini terlindungi saat bekerja di luar negeri," jelas dia lagi.

Dia juga berharap kepada calon PMI untuk tidak mudah terbujuk rayuan sponsor. Mereka biasanya memberi iming-iming uang fee kepada calon PMI. Inilah yang membuat mereka berminat berangkat secara ilegal.***

wwwwww