Presiden Republik Indonesia: Ekonomi Bergejolak, Kenaikan Harga-Harga Sulit Dihindari

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, kemarin mengungkapkan, situasi ekonomi saat ini bukanlah situasi yang mudah. Fiskal dan moneter Indonesia sangat dipengaruhi oleh ekonomi global yang sedang bergejolak, utamanya yang berkaitan dengan kenaikan inflasi hampir di semua negara.

"Amerika inflasinya saat ini sudah di angka 7,9 yang biasanya di bawah 1. Di Uni Eropa juga sudah masuk ke angka 7,5 persen yang biasanya juga kira-kira hanya di angka 1. Turki sudah di angka 54 persen," kata Kepala Negara sebagaimana dikutip GoNEWS.co dari siaran Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Rabu (6/4/2022).

Presiden menyadari, jajarannya telah berupaya menahan agar inflasi tinggi di berbagai negara tersebut tidak berdampak signifikan di dalam negeri, tapi rupanya berbagai kenaikan tak bisa dihindari.

"Kira sudah kita tahan-tahan agar tidak terjadi kenaikan tetapi saya kira situasi memang tidak memungkinkan. Nggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, gak mungkin," kata Jokowi sembari menyinggung kenaikan harga Pertamax yang terjadi beberapa waktu lalu.

Tak hanya energi, kenaikan terjadi di sektor pangan. Karenanya, presiden meminta agar jajarannya memiliki kesadaran dan kewaspadaan tinggi atas situasi ekonomi saat ini. Dua sektor tersebut, yakni energi dan pangan harus sangat menjadi perhatian.

"Setiap hari, setiap minggu, harus dihitung terus. Harus selalu dirapatkan dan konsolidasikan agar tidak keliru dalam mengambil keputusan," titah presiden.

Saat ini, kata presiden, selain rakyat di hampir semua negara sudah mengalami kenaikan harga komoditas,. "Rakyat kita juga mulai merasakan dampaknya dari kenaikan inflasi, energi dan kenaikan harga bahan pangan,".

"Barang-barang kebutuhan pokok juga sudah mulai naik, hati-hati utamanya masalah ketersediaan pasokan pangan maupun energi. Apalagi ini menjelang lebaran," kata presiden.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menegaskan kepada seluruh anggota kabinet dan kepala lembaga yang hadir, kebijakan yang diambil itu harus benar-benar tepat dan menunjukkan sensitivitas tehadap kesulitan rakyat

"Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat. Jangan sampai kita dianggap oleh rakyat, tidak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi," tegas presiden.***