Kebijakan yang Mengedepankan Keamanan dan Memudahkan Pemudik Harus Jadi Pilihan

JAKARTA - Kebijakan mudik harus mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan lewat kebijakan yang memudahkan para pemudik di tengah himpitan beban ekonomi yang dialami masyarakat saat ini.

"Mempersilahkan masyarakat untuk mudik di tengah harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat, harus diiringi dengan kebijakan yang memungkinkan masyarakat mudik dengan aman," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/4/2022).

Setelah dalam dua tahun terakhir diberlakukan larangan mudik, kebijakan diperbolehkan kembali mudik pada Lebaran tahun ini berpotensi menimbulkan lonjakan jumlah pemudik. Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan memperkirakan 85,5 juta orang akan mudik tahun ini.

Di saat yang sama, saat ini masyarakat terbebani dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Menurut Lestari, kombinasi antara keinginan yang kuat untuk mudik dan keterbatasan dana yang dimiliki masyarakat berpotensi menimbulkan sikap abai pemudik terhadap keselamatan.

Karena itu, perkiraan lonjakan pemudik di tengah terjadinya lonjakan harga-harga yang membebani masyarakat harus diantisipasi dengan kebijakan yang efektif sehingga mampu memperlancar arus mudik dengan aman,"  ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Program mudik bersama yang direncanakan Pemerintah, menurut Lestari, merupakan salah satu kebijakan yang harus diperluas.

Dengan melibatkan perusahaan transportasi yang ada, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, perusahaan swasta yang mampu juga diharapkan menyelenggarakan program mudik bersama untuk para karyawannya.

"Proses mudik yang lebih terkoordinir,  diharapkan mampu meningkatkan keamanan para pemudik hingga sampai tujuan," ujar Rerie.

Apalagi, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, setiap masa mudik lebaran selalu saja ada para pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang rawan terancam keselamatannya.

Rerie sangat berharap pengelolaan mudik tahun ini bisa terkoordinasi dengan baik antar pemangku kepentingan di pusat dan daerah, agar masyarakat bisa bertemu sanak keluarga di kampung halaman dengan aman di tengah tekanan ekonomi yang dialami masyarakat saat ini.***