Program Baru Migor, PKS Minta Pemerintah Tak PHP Rakyat

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, ingatkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN agar serius selenggarakan program migor-rakyat dan jangan sekedar PHP masyarakat. Program yang dimulai Selasa (17/5/2022) ini adalah penjualan minyak goreng curah tanpa subsidi Pemerintah. Slogan program ini "wujud kepedulian pengusaha minyak goreng kepada rakyat".

Masyarakat dapat membeli langsung ke toko tersebut maksimal 2 liter migor curah per orang per hari dengan harga sesuai HET, yaitu Rp14 ribu per liter.

Hingga saat ini dikatakan sudah ada 1.200 toko atau ritel tradisional di kawasan padat permukiman, yang tersebar di enam provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara.

Mulyanto berharap Kemendag serius melaksanakan program ini dan bukan sekedar lips service kepada masyarakat yang terlanjur kecewa dengan tingginya harga jual migor.

Mulyanto menegaskan Kemendag harus dapat memastikan program ini benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Bukan malah menjadi mainan baru mafia migor. "Kami berharap program ini dapat terlaksana dengan baik. Jangan PHP masyarakat lagi," kata Mulyanto.

Mulyanto menegaskan kali ini Kemendag harus bisa mewujudkan janji menyediakan migor murah kepada masyarakat. Sebab kalau sampai meleset lagi masyarakat akan semakin kecewa dan tidak percaya pada pemerintah.

Sebab, hingga saat ini pengelolaan migor curah di Kemenperin dengan skema subsidi melalui Dana Sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak memperlihatkan kemajuan yang berarti. Bahkan setelah Presiden Jokowi mengumumkan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya sekalipun (22/4), tetap saja migor curah langka dan dengan harga yang bertengger di atas HET.

Data dari PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis) Nasional per (18/5) harga migor curah masih sebesar Rp. 19.100 per kg dari HET yang sebesar Rp. 15.500 per kg. "Jadi wajar kalau kita meragukan program Mendag yang tanpa subsidi namun dapat menjual migor curah sesuai HET. Apalagi dengan embel-embel yang indah, yakni wujud kepedulian pengusaha minyak goreng kepada rakyat. Bukannya kita bersangka buruk. Faktanya, tarik-ulur Pemerintah menghadapi mafia dan pengusaha nakal migor ini sudah sampai pada puncak klimaknya," terang Mulyanto.

"Hari ini emak-emak masih mengeluh migor. Petani sawit rakyat sudah demo ke Jakarta, bahkan membuang hasil TBS (tandan buah segar)-nya di Istana, akibat anjloknya harga sawit mereka. Namun mafia dan pengusaha nakal migor masih asik melakukan ekspor illegal, penyelundupan ke negara-negara tetangga, repacking menjadi migor kemasan dan menjual kepada industri besar, perhotelan dan pariwisata. Sementara mereka enggan membeli TBS petani, enggan memproduksi migor curah, lalu hanya memenuhi tangki-tangki penyimpanan bahan migor," tandas Mulyanto.***