Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
Metropolitan
19 jam yang lalu
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
2
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
8 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
3
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
Metropolitan
18 jam yang lalu
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
4
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
8 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
5
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
8 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
6
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
8 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Pemerintah Dianggap Plin-plan soal Kebijakan Larangan Ekspor CPO

Pemerintah Dianggap Plin-plan soal Kebijakan Larangan Ekspor CPO
Ilustrasi CPO Sawit. (Foto: Istimewa)
Jum'at, 20 Mei 2022 14:56 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Presiden Jokowi membuka kembali izin ekspor produk minyak sawit, minyak goreng (migor) dan CPO terhitung, mulai Senin (23/5/2022). Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (19/5/2022).

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, tidak terkejut dengan sikap plin-plan Pemerintah itu. Ia melihat pembatalan kebijakan yang baru berumur tiga minggu dan belum menghasilkan dampak yang berarti tersebut sudah bisa diperkirakan.

"Dari kasus ini masyarakat semakin paham, betapa lobi-lobi pengusaha migor ini sangat kuat. Jadi wajar kalau dikatakan, bahwa dalam adu kuat kebijakan ini, Pemerintah takluk terhadap mafia migor. Kebijakan yang mencla-mencle seperti ini kan sudah sering diambil Pemerintah. Sehingga tidak heran kalau penilaian masyarakat akan semakin negatif dengan kinerja Presiden ini," kata Mulyanto kepada GoNews.co, Jumat (20/5/2022).

Mulyanto menambahkan sejak awal dirinya tidak yakin Presiden akan mampu mempertahankan kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya ini. Sebab kebijakan itu diambil secara reaktif, grasa-grusu, tidak prudent dan jauh dari pendekatan research based policy. "Terkesan gagah dan berani menghadapi mafia namun ujung-unjungnya “cle” mengkerut, menjilat ludah sendiri," sindir Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.

"Padahal setiap kebijakan mestilah ada sisi trade-off-nya, dalam kasus migor adalah antara sisi produsen - petani sawit - konsumen. Seharusnya ada mitigasi resiko dan pemberian insentif bagi yang terdampak," imbuhnya.

Sampai Kamis (19/5/2022) pukul 18.00 WIB data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional menunjukkan bahwa harga migor curah masih bertengger di angka RP. 19.100 per kg. Masih jauh di atas HET yang sebesar Rp. 15.500 per kg. Janjinya kebijakan akan dievaluasi kalau harga migor curah sudah sesuai dengan HET di seluruh wilayah Indonesia.***

Kembali pemerintah ingkar janji. Produsen migor akan senang. Karena CPO yang selama ini dibeli dengan harga murah disimpan dalam tangki-tangki mereka dapat diekspor kembali. Cuan yang tidak sedikit.

Untuk diketahui Presiden Jokowi mengumumkan pembukaan kembali larangan ekspor produk minyak sawit termasuk minyak goreng dan CPO. Alasannya karena pasokan minyak goreng terus bertambah di lapangan. Selain itu terjadi penurunan harga minyak goreng rata-rata nasional.

"Berdasarkan kondisi pasokan dan harga migor saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit petani dan pekerja dan tenaga pendukung lainnya maka saya memutuskan ekspor migor akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022 ," kata Jokowi dalam pernyataan resminya, Kamis (19/5).

wwwwww