Anggota DPR Dorong Kementerian BUMN Bayar Hak Eks Pilot Merpati

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta agar Kementerian BUMN tidak menghindar atas persoalan pembayaran pilot eks Merpati yang sampai saat ini belum usai. Demikian Ia sampaikan dalam sebuah diskusi di Media Centre DPR RI, Jakarta, Senin (30/5/2022).

"Harusnya Menteri BUMN Erick Thohir menuntaskan persoalan prioritas ini," kata Herman usai diskusi kepada GoNEWS.co.

Tak bersegera menuntaskan persoalan pembayaran pilot eks Merpati, menurut Herman, merupakan suatu dosa. "Dosanya besar sekali, zholim," ujarnya.

"Mudah-mudahan dosanya enggak menular sampai anggota DPR," tutur Herman.

Dalam kesempatan itu, Herman juga menyatakan, dirinya telah menerima surat permintaan RDPU kepada Komisi VI DPR untuk mendengarkan pembacaan surat somasi terbuka kepada Kementerian BUMN agar hak-hak puluhan mantan Pilot Merpati, khususnya pesangon, segera dibayarkan.

Dilaporkan, PT Merpati Nusantara Airlines yang sudah berhenti beroperasi sejak 2014 itu masih menunggak pembayaran pesangon untuk 1.233 eks pilot dan karyawannya dengan nilai total mencapai Rp312 miliar.***