Kendalikan Inflasi, Indef Dorong Pemda Optimalkan DAK-DAU

JAKARTA - Deputi Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan kepada wartawan, Jumat (2/9/2022), pemerintah perlu mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pengendalian inflasi.

Selain itu, kata Eko kepada GoNEWS.co, pemerintah juga penting untuk menyediakan ruang penyimpanan (cold storage) di sentra produksi maupun di pasar untuk antisipasi lonjakan permintaan dan memaksimalkan operasi pasar agar bisa lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Mitigasi Inflasi, Anggota DPR Desak Percepatan Realisasi Anggaran PC-PEN 

Baca Juga: Jaga Inflasi, Pemerintah Rancang Subsidi Energi Lebih Tepat Sasaran 

"Namun, beberapa yang paling urgen dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah adalah optimalisasi DAK dan DTU (dana transfer umum) untuk pengendalian inflasi, cold storage di sentra produksi maupun di pasar untuk antisipasi lonjakan permintaan, serta operasi pasar tepat sasaran," kata Eko.

Rekomendasi selanjutnya, sambung Eko, yakni terkait upaya meredam harga pangan dan penguatan sinergi TPIP-TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga. Eko menilai memang GNPIP berperan penting dalam mengendalikan inflasi pangan di daerah. Meski demikian, agar kerja GNPIP semakin optimal, perlu dukungan.

Baca Juga: DPR Minta Tim Pengendali Inflasi Kendalikan Harga Pangan 

Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Nasional On The Track, Praktisi Ekonomi: Tetap Waspadai Inflasi 

"GNPIP memiliki posisi strategis karena menjadi wadah koordinasi lintas stakeholders di daerah. Namun demikian tetap diperlukan amunisi anggaran untuk melakukan rekomendasi-rekomendasi stabilisasi harga di daerah, seperti DAK, DTU tersebut," pungkas Eko.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan berbagai rekomendasi aksi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka upaya ekstra untuk menstabilkan harga dan ketahanan pangan. Setidaknya, ada 27 provinsi dan 66 Kabupaten/Kota yang angka inflasinya masih diatas nasional.

Baca Juga: Ekonom: Indonesia Aman tapi Waspadai Laju Inflasi 

Baca Juga: Inflasi dan Harga Pangan Naik, Pemerintah Siapkan Subsidi Langsung 

"Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati, Walikota yang angka inflasinya di atas nasional, diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga dibawah 5%," tegas Menko Airlangga.

Rekomendasi tersebut yakni perluasan kerjasama antar daerah (KAD), pelaksanaan operasi pasar dan pemberian subsidi ongkos angkut bersumber dari APBN.

Baca Juga: Pertemuan Puan-Airlangga Diharapkan Produktif 

Baca Juga: Tanggapi Hasil Survey, Akademisi Sebut Airlangga Layak Lanjutkan Kepemimpinan Jokowi 

Selain itu juga direkomendasikan percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun, serta penyusunan Neraca Komoditas Pangan Strategis untuk sepuluh komoditas strategis di wilayah masing-masing.

"Dibantu oleh Badan Pangan Nasional direkomendasikan juga penguatan sarana-prasarana untuk produk hasil pertanian, antara lain penyimpanan dengan cold storage, terutama di daerah sentra produksi. Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masingmasing untuk pengendalian inflasi sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, serta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan Dana Transfer Umum (DTU)," jelas Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.***