PDIP Cuek Harga BBM Naik, Jargon Partai Wong Cilik Dipertanyakan

JAKARTA - Harga BBM resmi diumumkan mengalami kenaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kenaikan BBM ini menambah beban ekonomi masyarakat lantaran seluruh harga bahan pokok secara otomatis akan naik.

Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat. Apalagi, kondisi ekonomi masyarakat kecil, terutama pelaku usaha menengah kecil dan nelayan masih belum pulih dari pandemi.

Masyarakat kata Dia, akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan, apalagi seluruh sektor mata pencaharian rakyat Indonesia membutuhkan dan bergantung pada BBM. "Tentu hal ini akan membuat masyarakat bakal jatuh perekonomiannya," ujarnya kepada kepada GoNews.co, Minggu (4/9/2022).

PDIP sebagai partai penguasa dan mengklaim partai wong cilik kata Ritonga, harus segera mengambil langkah tegas. Setidaknya PDIP bisa turun lagi ke jalan menyuarakan penolakan kenaikan BBM seperti yang terjadi di Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Bagaimana sikap PDIP, sebagai partai penguasa dan katanya sebagai partainya wong cilik? Dulu di zaman pemerintahan SBY, partai politik yang keras menentang kenaikan BBM bersubsidi adalah PDIP," katanya.

PDIP menurutnya telah membiarkan pemerintah menaikkan harga BBM. Sikap dan tindakan PDIP itu tampak berbeda saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM. "Saat itu, Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, dan petinggi PDIP mencucurkan air mata. Mereka terkesan teramat sedih karena kenaikan harga BBM akan membuat wong cilik semakin terpuruk. PDIP juga turun ke jalan menyuarakan penolakan kenaikan BBM. Mereka seolah terdepan membela wong cilik," urainya.

Argumen pembelaan wong cilik kata Ritonga, sudah tidak mengemuka saat Jokowi menaikkan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax. Megawati, Puan, Sekjen PDIP, dan Petinggi PDIP sudah tidak galak dan srolah pasrah atas keputusan petugas partainya. "Sudah tidak ada tangis dan demo ke jalan dari PDIP. Mereka ibarat paduan suara, sudah tak terdengar suara lantangnya," tandasnya.

Masyarakat kata Dia, menanyakan air mata Megawati, Puan, dan petinggi PDIP saat menentang kenaikan harga BBM di era SBY murni membela wong cilik atau air mata politis? Saat ini kiranya masyarakat sudah dapat menjawabnya. "Kepentingan politik kiranya yang membuat perbedaan sikap elite PDIP tersebut. Saat mereka menjadi oposisi, mereka terkesan partai yang paling lantang membela wong cilik. Namun setelah mereka menjadi bagian dari kekuasaan, persoalan wong cilik sudah jarang didengungkan," urainya.

"Semua itu tentunya menjadi pelajaran bagi masyarakat dalam menilai partai politik, termasuk tentunya terhadap PDIP. Masyarakat kiranya sudah mengetahui kelayakan PDIP sebagai partai wong cilik atau tidak. Penilaian masyarakat itu akan terlihat pada Pemilu 2024," pungkasnya.***