Jaga Pangan, Pemerintah Diminta Perkuat Sinergi Antar Daerah

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan kepada wartawan, Selasa (6/9/2022), pemerintah harus serius dalam menanggani persoalan pangan seusai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, sektor pangan menjadi pengaruh utama dalam inflasi.

"Menurut saya ini memang dampak kenaikan BBM ini yang paling rumit adalah mengenai masalah pangan, harga pangan," kata Trubus kepada GoNEWS.co.

Baca Juga: Langkah Pemerintah Kuatkan Stok Pangan Dinilai Bisa Tekan Inflasi 

Baca Juga: Antisipasi Krisis Pangan, Alien Dorong Peningkatan Anggaran 3 Kementerian Ini 

Trubus menegaskan, pemerintah tidak bisa lagi menerapkan kebijakan konvensional dalam menjaga ketersediaan stok pangan. Pemerintah juga diminta untuk memikirkan cara lain.

"Pemerintah kalau dengan cara-cara konvensional saja itu tidak akan bisa. Permintaan pangan ini kan sifatnya naik, seiring dengan demografinya naik. Jadi dalam hal ini pemerintah memikirkan cara lain selain menyerap gabah petani," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Pusat minta Pemerintah Daerah Atasi Inflasi akibat Kenaikan BBM 

Baca Juga: Kinerja Pj Kepala Daerah Dinilai Bisa Pengaruhi Pilkada 2024 

Menurutnya, pemerintah patut memperkuat sinergi kerjasama antar daerah dalam menghadapi dampak kenaikan BBM pada inflasi harga pangan. Trubus menekankan hal itu menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menjamin adanya pemerataan stok pangan pada setiap daerah dengan harga yang stabil. Upaya itu penting dilakukan secepatnya sebagai solusi jangka pendek untuk menekan inflasi pangan.

"Pemerintah mau tidak mau harus mensinergikan antar daerah. Kan ada daerah-daerah tertentu yang memang pangannya surplus, tapi ada juga daerah yang minus. Jadi bagaimana pemerintah menstabilkan antar daerah ini. Karena yang saya lihat selama ini pemerintah tidak optimal. Itu kurang diperhatikan," jelas Trubus.

Baca Juga: Puan Belum Ketemu Airlangga, Pengamat: Hanya soal Teknis 

Baca Juga: Pertemuan Puan-Airlangga Diharapkan Produktif 

Selain itu, pemerintah juga diminta membuat dan melaksanakan kebijakan jangka menengah-panjang untuk memitigasi persoalan inflasi pangan di masa mendatang tekait dengan ancaman krisis pangan global dan regional.

"Pemerintah harus memikirkan kebijakan yang sifatnya jangka menengah panjang yaitu bagaimana kemudian pemerintah mendorong, membuat kebijakan agar anak muda kembali ke desa, bertani," tambahnya.

Baca Juga: Tanggapi Hasil Survey, Akademisi Sebut Airlangga Layak Lanjutkan Kepemimpinan Jokowi 

Baca Juga: IPO: Kedekatan Golkar-PSI Untungkan Pencapresan Airlangga 

Dalam hal ini, dukungan pemerintah pada sektor pertanian juga harus diwujudkan dalam paket kebijakan yang memudahkan dan menarik pemuda untuk kembali ke desa. "Misalnya kemudahan permodalan, pupuk lebih murah," kata Trubus lagi.

Selain itu, pemerintah juga patut melaksanakan reforma agraria sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018. "Reforma agraria itu bagian dari penyediaan pangan jangka panjang," pungkasnya.

Baca Juga: Elektabilitas Airlangga Tak Maksimal, SMRC: Strategi Komunikasi Harus Dievaluasi 

Baca Juga: Airlangga: KIB Jaga Stabilitas Politik Indonesia 

Sebelumnya, pemerintah secara intensif memonitor dan mengevaluasi penerapan kebijakan pangan nasional agar sesuai dengan kondisi terkini. Hal tersebut dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Salah satu kebijakan tersebut adalah saat ini Pemerintah tengah melakukan penguatan stok beras.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara hybrid memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kebijakan Pangan, pada Jumat (2/09). Rakortas tersebut digelar juga untuk memastikan semua bahan pangan tersedia cukup sampai dengan akhir tahun 2022 melalui perluasan tanam maupun pengadaan.

"Dalam Rakortas diputuskan yang pertama tentang kebijakan pembelian gabah/beras petani dengan fleksibilitas harga, dan yang kedua adalah Badan Pangan Nasional menugaskan kepada Perum Bulog dalam rangka penguatan stok CBP untuk melakukan pembelian gabah/beras dengan menggunakan fleksibilitas harga," kata Menko Airlangga.***