Dukung Perikanan Budidaya, DPR Dorong KKP Optimal Bantu Nelayan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini dalam siaran parlemen, Selasa (13/9/2022), mengungkapkan, Komisi IV PR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengoptimalkan pegawai pendamping atau penyuluh di daerah bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang akan mengakses sistem penyaluran dana kelola pinjaman permodalan BLU-LPMUKP dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Siaran yang dikutip GoNEWS.co di Jakarta itu menyebut, Komisi IV DPR RI juga mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan perikanan. "Dengan mengembangkan perikanan budidaya, khususnya lobster, rumput laut dan komoditas unggulan lainnya," kata Anggia.

Baca Juga: Soal Hacker Bjorka, DPR: Bawaslu Wajib Antisipasi & Jaga Keamanan Data Pemilu 2024 

Baca Juga: Anggota DPR: Belum Tentu Semua yang di Komisi I Paham Teknis Perlindungan Data Pribadi 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, meminta KKP mempercepat pembuatan regulasi Pupuk Bersubsidi untuk pembudi daya ikan tradisional di tahun 2023. Terakhir, Anggia meminta KKP untuk meningkatkan/menambah jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di seluruh wilayah Indonesia berbasis koperasi.

Diketahui, DPR menyetui Anggaran KKP sebesar Rp6,76 triliun dalam RAPBN 2023. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, kemarin, menjelaskan, pagu anggaran tersebut meliputi program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp2,46 triliun, program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp178, 62 miliar. "Program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp91,8 miliar, program pendidikan dan pelatihan vokasi Rp327,3 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp3,71 triliun."***