Effendi Simbolon Dilaporkan ke MKD DPR Buntut Sebut TNI sebagai Gerombolan

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada Selasa (13/9). Politikus PDIP itu dilaporkan karena dinilai tak etis usai menyebut TNI sebagai gerombolan dalam rapat dengar pendapat Komisi I dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pekan lalu.

Ketua Umum DPP Gerakan Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) Bernard D. Namang merupakan pihak yang melaporkan Effendi ke MKD DPR. "Miris pernyataan dari Bapak Effendi Simbolon pada saat tanggal 5 September dengan Panglima TNI. Salah satu kata yang kalimat yang tidak enak didengar, membias, tentang TNI kayak gerombolan," kata Bernard di MKD DPR.

"Kita masih dalam keadaan perdebatan tentang BBM. Kita mengharapkan [kinerja] TNI, bagaimana dibilang kayak gerombolan? Saya minta Bapak Effendi Simbolon mohon maaflah atas ucapannya itu kepada prajurit TNI," imbuh dia.

Bernard melanjutkan, pernyataan Effendi telah menyakiti berbagai lapisan TNI termasuk yang berjuang di perbatasan. "Kasihan mereka-mereka yang menjaga perbatasan ini seperti di Papua, NTT, Kalimantan, Aceh, kalau mereka mungkin kita tahu. Zaman gadget ini, kan, di pelosok mana aja bisa mengakses dan ini sudah viral. Kalau sampai dinyatakan kayak gerombolan begitu, kan, sangat miris, dengarnya juga enggak enak," ujar Bernard.

Selain itu, dalam laporannya Bernard mempertanyakan maksud Effendi yang menyinggung persoalan pribadi Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman. "Kami mempertanyakan ke MKD tentang ucapan Saudara Effendi yang membuka ke publik saat RDP tersebut case pribadi atau anak KSAD di Akmil, apakah ini dibolehkan dalam RDP resmi menceritakan case pribadi pejabat negara?" ucap dia.

Tanda bukti pelaporan diserahkan langsung oleh Wakil Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam kepada Bernard. "Pada rapat tersebut, Bapak Effendi Simbolon menyebut'TNI kayak gerombolan'. Hal ini diduga melanggar kode etik Bab 2 bagian 1 kepentingan umum Pasal 2 ayat 4 juncto bagian ke 2, integritas Pasal 3 ayat 1, serta Pasal 4 ayat 1, dan Pasal 9 ayat 2," ujar Dek Gam.

"Serta dugaan adanya upaya penggiringan opini publik memecah belah antara Panglima TNI. Betul, Pak, ya?" tanya Dek Gam kepada Bernard. "Betul," jawab Bernard.

Dek Gam memastikan MKD akan segera menggelar rapat untuk membahas hal tersebut. "Kami akan segera melakukan rapat, secepatnya. Mudah-mudahan Pak Effendi bisa minta maaf kepada prajurit-prajurit itu," ujar dia.

Komisi I DPR menggelar rapat dengan Panglima TNI Andika Perkasa untuk membahas RAPBN 2023 dan sejumlah isu aktual pada 25 September. Politikus senior Effendi Simbolon sempat menyoroti absennya Dudung Abdurrachman dalam rapat dan menyinggung hubungannya dengan Andika yang diduga tidak harmonis.

Ia juga menyoroti enam anggota TNI AD tersangka kasus mutilasi terhadap warga sipil di Mimika, Papua. Semua masalah tersebut menurutnya menjadikan TNI nampak seperti gerombolan. "Banyak sekali temuan temuan ini yang insubordinasi, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan," kata Effendi.***