Jadi Korban Bjorka, Cak Imin: Tempur Lawan Hacker, Jangan Leha-leha

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyebut kondisi keamanan digital Indonesia dalam keadaan darurat. Ia mendukung pemerintah segera membentuk tim cepat tanggap untuk menindaklanjuti kasus kebocoran data yang saat ini menjadi perhatian publik.

Ia menyebut, pemerintah jangan leha-leha sebab rakyat sudah terganggu dengan lemahnya keamanan data pribadi di Indonesia. "Ini darurat ya, sebagai orang yang menjadi korban dibuka ini, berarti pertahanan nasional kita terganggu. Saya kira pemerintah apakah Kominfo, Menkopolhukam atau Kepolisian harus bahu membahu. Ini perang ini pasukan harus disiapkan, tempur ini, jangan leha leha. Rakyat kita terganggu," ujarnya.

Ia juga akan mendorong agar RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) segera disahkan dalam rapat paripuna mendatang. Muhaimin atau Cak Imin juga menjadi menjadi salah satu pejabat yang datanya dibocorkan oleh hacker Bjorka.

Ia mengaku mendapat ratusan WhatsApp hingga akhirnya memilih untuk tidak aktif berkomunikasi menggunakan aplikasi tersebut untuk sementara waktu. "Ini mengerikan, karena WA saya mulai jam 9 itu, WA saya itu ratusan WA masuk. Berbagai macam. Itu karena bocor. Di situ bahayanya. Karena itu saya mengundurkan diri dari WA hari ini. Karena WA saya bocor dengan macam-macam isinya," ujarnya.

"Pasti [menginisiasi pimpinan DPR lain] untuk segera menggelar Paripurna dan saya akan dorong cepat RUU PDP," tandasnya.

Sementara itu, pemerintah lewat Kominfo, Menkopolhukam dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan segera membentuk tim tanggap darurat. Tim tersebut akan menghadapi serangan kebocoran data seperti yang dilakukan hacker Bjorka.

Keputusan tersebut dibuat usai Presiden Jokowi melaksanakan rapat dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk membahas tata kelola data di Indonesia di Istana Merdeka, Senin (12/9).

"Setelah rapat di istana, kami akan bentuk emergency respons hadapi hacker. Emergency response ini untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia untuk menjaga kepercayaan publik," ujar Menkominfo Johnny G Plate kepada wartawan.***