Jika Keamanan Siber Pemerintah tidak Dibangun Secara Intens, Negara Bisa Lumpuh

JAKARTA - Anggota Legislatif Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan kelumpuhan negara bisa saja terjadi jika sistem keamanan siber lembaga pemerintah tidak dibangun secara intens.

Pertahanan siber kini menjadi perhatian sejak kasus Bjorka mencuat. Dave mengatakan, ribuan bahkan jutaan kasus kebocoran data terus terjadi, baik dari sisi tindak kriminal hingga untuk keperluan komersil.

"Kita lihat romantisme film tentang bagaimana negara dilumpuhkan oleh hacker, itu mungkin bisa terjadi bila keamanan firewall masing-masin lembaga tidak dibangun secara intens," ujar Dave dalam Gelora Talks bertajuk Bjorka dan Ancaman Kedaulatan Digital Kita yang disiarkan secara daring, Rabu (21/9/2022).

Lebih lanjut, Dave mengatakan pemahaman masyarakat Indonesia terkait keamanan data pribadi juga masih minim. Hal ini dibuktikan dengan contoh yang ia sebutkan seperti mudahnya ditemukan data dari kertas Kartu Keluarga (KK) yang menjadi bungkus gorengan. "Lihat tukang gorengan, pakai kertas fotokopian KK. Dalam KK kan datanya lengkap, tangggal lahir, nama, alamat agama, dan lain-lain," ucap Dave.

Kasus Bjorka, jelas Dave, membuka tabir akan keamanan data yang rawan bocor dan menjadi bagian yang lebih besar dari berbagi persoalaan kemanan data pribadi di media digital. Dave juga mengatakan pemerintah mendorong digitalisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dunia internet, tapi ia meragukan hal ini sebab kebocoran data yang terjadi saat ini sebagai tanda kerawanan.

"Pemerintah mendorong adanya digitilasisai, mendorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dunia internet. Akan tetapi data dan jaringan tidak bisa dijamin, kalau bicara data saja sudah bocor, tahapan-tahapan ke depannya dalam berbagai sistem bisa rawan, bisa di-hack," ujarnya.

Bjorka menjadi sorotan karena diduga telah meretas sejumlah data dan situs resmi pemerintah. Sosok Bjorka juga turut melakukan doxing terhadap beberapa pejabat publik. Bjorka membagikan sejumlah data pribadi pejabat publik, mulai dari nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga, nomor ponsel, hingga alamat rumah.

Sejumlah korban doxing Bjorka antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Ketua DPR RI Puan Maharani, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo Semuel Abrijani Pangerapan, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Sampai saat ini, identitas Bjorka masih belum ditemukan meskipun sebelumnya Mahfud MD sempat mengungkapkan keberadaan Hacker ini namun sepertinya penyelidikan masih akan terus dilakukan.***