Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
11 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
11 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
3
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
Metropolitan
22 jam yang lalu
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
4
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
11 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
5
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
11 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
6
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
Metropolitan
21 jam yang lalu
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
Home  /  Berita  /  Kriminal

Tata Kelola Kependudukan Tahun 2023 Dianggarkan Rp523an Miliar

Tata Kelola Kependudukan Tahun 2023 Dianggarkan Rp523an Miliar
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah saat memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Baduy di Banten, Januari 2022. (foto: dok.gonewsco/dzulfiqar)
Kamis, 22 September 2022 12:34 WIB
JAKARTA - Komisi II DPR RI dalam rapat kerja di Senayan, kemarin, menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2023 sebesar Rp2,98 triliun. Didalamnya, termasuk anggaran tata kelola kependudukan.

"Komisi II DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar Rp1,19 Triliun," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin rapat sebagaimana dikutip GoNEWS.co dari siaran parlemen, Kamis (22/9/2022).

Politisi PDIP itu menjelaskan, pengalokasian anggaran per program dari pagu definitif Kendagri yang telah disetujui Komisi II adalah:

1) Program pembinaan politik dan pemerintahan umum sebesar Rp197 miliar

2) Program tata kelola kependudukan sebesar Rp523,51 miliar

3) Program pembinaan kapasitas pemerintah dan daerah dan desa sebesar Rp357,48 miliar

4) Program dukungan manajemen sebesar Rp1, 90 triliun.

***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Voli, Nasional, Kriminal, DKI Jakarta
wwwwww