Pesan Tegas Jokowi untuk Pejabat Polri: Berantas Judi Online, Jangan Gagah-gagahan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberi pengarahan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (14/10). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut mendengarkan langsung arahan kepala negara itu.

Seluruh Kapolda dan Kapolres yang hadir dilarang memakai topi, tongkat komando dan tanpa ajudan. Mereka hanya membawa buku catatan, menyimak arahan orang nomor satu di Indonesia.

Alasan Jokowi memanggil Kapolri, Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia salah satunya disebabkan indeks kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang merosot. Eks Wali Kota Solo itu minta Polri berbenah diri, mengubah rapor buruknya menjadi prestasi.

Berikut rangkuman arahan Presiden Jokowi kepada Kapolri, Kapolda dan Kapolres se-Indonesia:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, indeks kepercayaan publik jatuh ke titik paling rendah saat munculnya kasus Ferdy Sambo (FS). Jokowi ingin Polri memperbaiki kepercayaan publik yang turun itu.

"Begitu ada peristiwa FS runyam semuanya dan jatuh ke angka paling rendah, dulu dibandingkan institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tau menjadi yang terendah, Ini yang harus dikembalikan lagi dengan kerja keras saudara-saudara sekalian," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi pada bulan November 2021 kepercayaan publik terhadap Polri masih tinggi di angka 80,2 persen. Sedangkan, pada Agustus 2022 merosot jauh 54 persen. "Pada November itu masih 80,2 persen, sangat tinggi bukan sangat, tetapi tinggi sekali, pada Agustus berada di 54 persen. Jatuh, terus terang itu rendah sekali. Itulah pekerjaan berat yang saudara-saudara harus kembalikan untuk kepercayaan masyarakat kepada Polri di tengah situasi yang juga tidak mendukung saat ini," tuturnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, semua negara sedang mengalami keadaan sulit. Dia berkata, 66 negara berada dalam posisi rentan, 345 juta masyarakat di 82 negara sudah menderita krisis pangan akut.

"Ini yang semua Kapolda, Kapolres, Pejabat utama semua harus tahu bahwa keadaan ini harus mengerti sehingga memiliki sense of crisis yang sama. Hati-hati dengan ini, hati-hati," tegas Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin Polri dianggap lemah dalam hal penegakan hukum. Kepala negara sudah memerintahkan Kapolri agar tegas memberantas judi online dan narkoba. "Berkaitan dengan penegakan hukum. Jangan sampai pemerintah dianggap lemah, jangan sampai Polri dianggap lemah. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri saat itu perusahaan judi online bersihkan, ya sudah," ujarnya.
"Saya enggak usah bicara banyak, saudara tahu semuanya, perintah ini tahu, dan penegakan hukum untuk yang berkaitan dengan narkoba," sambungnya.

Jokowi menyebut, Polri harus tegas memberantas judi dan narkoba agar kepercayaan publik terhadap polisi akan meningkat. Polri juga diminta pandai merancang komunikasi publik bila mengungkap sebuah peristiwa. "Ini yang akan nanti bisa mengangkat kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan kalau ada sebuah peristiwa itu segera dirancang komunikasinya yang baik. Komunikasi publik itu penting banget. Jangan terlambat, jangan lamban. Sehingga yang muncul nanti kalau lamban kalau lambat yang muncul isu-isu lain," tuturnya.

Jokowi meminta Polri sigap menanggapi peristiwa kecil di media sosial. Jika tidak segera dikomunikasikan dengan baik, maka bisa membuat masyarakat sensitif dan tersulut. "Sekarang ini sekali lagi era social media, hitungannya detik, hitungannya menit, sudah bukan hari lagi. Begitu ada peristiwa kecil, dan saudara menganggap ini kecil sehingga tidak ditangani, dikomunikasikan dengan baik dengan kecepatan, membesar sehingga menjadi sulit untuk kemudian diselesaikan lagi," kata dia.

"Ini tidak kemudian diselesaikan sehingga gampang sensitif dan gampang tersulut. Untuk menumbuhkan optimisme harus menciptakan hal-hal yang baik. Dikontra dengan itu, dikontra dengan prestasi, dikontra dengan komunikasi yang baik," ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh Kapolda dan Kapolres agar berhenti bergaya hidup mewah di tengah situasi krisis. Jokowi tak ingin ada letupan kecemburuan sosial ekonomi karena gaya hidup mewah itu.

"Ini yang semua kapolda, kapolres harus tahu, pejabat utama Polri harus tahu. Keadaan situasi seperti ini harus ngerti sehingga punya sense of crisis yang sama. Hati-hati dengan ini, hati-hati, oleh sebab itu saya ingatkan masalah gaya hidup, lifestyle. Jangan sampai dalam situasi yang sulit, ada letupan-letupan karena adanya kecemburuan sosial ekonomi, hati-hati," ujarnya.

Kepala negara berpesan para perwira polisi tidak saling gagah-gagahan karena memiliki kendaraan yang bagus. Jokowi minta hal ini dihentikan. "Saya ingatkan, yang namanya Polres, Kapolres yang namanya Kapolda yang namanya seluruh pejabat utama perwira tinggi ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus, hati-hati, saya ingatkan hati-hati," ujarnya.

Jokowi mengatakan, saat ini perilaku polisi bisa dipantau oleh masyarakat di media sosial meski sembunyi-sembunyi. Jokowi sudah banyak mendapat laporan mengenai gaya hidup polisi yang mewah. "Masanya yang lalu-lalu sudah usai, teknologi sekarang ini menyebabkan interaksi sosial berubah total, social media bisa mengabarkan, bukan hanya TV, bukan hanya media cetak, media online, pribadi-pribadi kita sekarang bisa menjadi surat kabar, bisa menjadi media yang setiap saat bisa memunculkan perilaku-perilaku kita setiap hari kayak apa meskipun sembunyi sembunyi," tuturnya.

"Saya terlalu banyak mendapatkan laporan, sehingga kembali lagi gaya hidup, urusan kecil kecil tetapi itu bisa mengganggu kepercayaan terhadap Polri urusan tadi urusan mobil urusan motor gede, urusan remeh temeh aja sepatutnya apa, bajunya apa, dilihat masyarakat sekarang ini itu yang kita harus mengerti dalam situasi dunia penuh keterbukaan," ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta soliditas TNI-Polri diperkuat di tengah tahun politik pemilu 2024. Menurutnya, soliditas TNI-Polri yang akan bisa mengurangi tensi politik ke depan. "Berkaitan dengan soliditas ini sudah masuk tahun politik karena tahapan pemilu sudah berjalan sejak Juni yang lalu harus ditunjukkan soliditas di internal Polri dulu, rampung, kemudian soliditas Polri dan TNI itu yang akan mengurangi tensi politik ke depan, soliditas," ujarnya.

Kepala negara ingin pimpinan Polri di wilayah memiliki kepekaan politik. Dia menyebut, polisi harus mengerti masalah politik. "Harus ada kepekaan posisi politik ini seperti apa sih karena saudara saudara adalah pimpinan pimpinan tertinggi di wilayah masing-masing sense of politicnya juga harus ada tapi ngerti masalah politik, karena memang kita akan masuk dalam tahapan tahun politik," tuturnya.

Jokowi menjamin bila Polri solid dan bergandengan dengan TNI, maka tidak stabilitas keamanan dan politik akan baik. Tidak ada yang berani mengganggu hal itu. "Kalau dilihat Polri solid kemudian bergandengan dengan TNI solid saya memberikan bolak balik saya sampaikan saya memberikan jaminan stabilitas keamanan kita, stabilitas politik kita pasti akan baik, gak ada yang berani coba coba kalau coba coba ya tegas aja," tegasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta visi Presisi Kapolri tidak perlu jelimet atau ruwet. Tujuannya, agar anggota polisi di bawah bisa mengerti apa yang harus dijalankan. "Visi Presisi Pak Kapolri saya minta juga tidak usah jelimet jelimet tolong disederhanakan sehingga yang di bawah itu ngerti apa yang harus dijalankan," ujarnya.

Menurutnya, inti dari tugas Polri ialah menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Visi Presisi Polri juga harus diterjemahkan secara sederhana. "Apa sih kalau disederhanakan, yang Kapolri sampaikan tadi Polri sebagai pelindung, Polri sebagai pengayom dan Polri sebagai pelayan masyarakat, intinya kan ke sana, tapi Presisinya itu apa, jelasin sekali lagi secara sederhana dan jelas sehingga gampang di tangkap visi itu," jelasnya.

Lebih lanjut, Kepala negara meminta pemimpin polisi di wilayah jangan gamang untuk bertindak. Asalkan, hal itu sesuai aturan dan prosedur. "kesamaan visi, saya kira yang berkaitan dengan kebijakan organisasi jangan terkesan kita itu gamang, sebagai pemimpin di wilayah jangan gamang apalagi cari selamat. Yakin sesuai dengan prosedur, yakin sesuai SOP, yakin sesuai dengan UU maka lakukan," ucapnya.***