Realisasi Target Jargas Minim, PKS: Pemerintah Kalah Hadapi Mafia Impor Gas

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, pesimistis Pemerintah dapat mewujudkan target 4 juta jaringan gas sambungan rumah tangga (SR) di tahun 2024. Sebab berdasarkan data yang ada realisasi target pemasangan jargas setiap tahun selalu turun.

Tahun 2021 Pemerintah baru dapat membangun 662 ribu SR atau baru 16 persen dari target. Tahun 2022 merosot menjadi hanya sebesar 41 ribu SR. Sementara pada tahun 2023 tidak ada sepeserpun APBN dianggarkan untuk pembangunan jargas. Padahal waktu yang tersisa tinggal dua tahun lagi.

Karena itu Mulyanto minta Pemerintah lebih serius mengejar realisasi target pemasangan jargas sambungan rumah tangga di waktu yang tersisa ini. Sebab, katanya, pemasangan jargas ini sangat penting untuk menekan tingginya biaya impor gas setiap tahun.

"Ini kan aneh. Saat kita ingin mendorong pemulihan ekonomi dan mengurangi impor LPG, anggaran jargas malah melorot. Apa ini kerjanya mafia migas yang lebih seneng impor LPG?" ujar Mulyanto kepada GoNews.co, Sabtu (22/10/2022) di Jakarta.

Mulyanto menambahkan Pemerintah harus serius mengembangkan program jaringan gas sambungan rumah tangga ini. Bahkan bila perlu harga gas alam untuk jargas ditetapkan lebih murah atau paling tidak sama dengan harga gas alam untuk industri tertentu yang sebesar US$ 6 per MMBTU.

Hal ini penting untuk menarik minat masyarakat menggunakan gas alam yang disambungkan ke rumah-rumah secara langsung. Dengan demikian penggunaan LPG impor dapat ditekan.

"Harga gas alam untuk jargas dalam rangka substitusi LPG rumah tangga jangan lebih mahal dari harga gas alam untuk industri. Ini kurang pas. Bagaimana mungkin kita bisa mendorong pembangunan jargas untuk mengurangi impor LPG, kalau ujung-ujungnya harga jargas di tingkat rumah tangga masih kurang menarik," ujarnya.

Karenanya Ia meminta agar Pemerintah menurunkan harga gas alam untuk jargas ini dalam rangka mempercepat realisasi target nasional jargas di tahun 2024.***