Data Dukcapil Sangat Bermanfaat Dalam Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi

JAKARTA – Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung dan membantu tugas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan untuk melakukan verifikasi terhadap nasabah perdagangan berjangka komoditi (PBK), sistem resi gudang (SRG), dan pasar lelang komoditas (PLK).

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, penandatanganan PKS dengan Bappebti Kemendag ini merupakan yang ke-5.369. Perjanjian Kerja Sama dengan lembaga pengguna data kependudukan Dukcapil sudah dimulai sebelum saya menjadi Dirjen Dukcapil sejak 1 Juli 2015. Waktu itu, 7,5 tahun lalu baru 40 lembaga yang bekerja sama. Data kependudukan kami kurang laku waktu itu, sulit mencari lembaga yang percaya dengan data Dukcapil," ungkap Dirjen Zudan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Bappebti di auditorium Bappebti, Jakarta, Kamis (22/12).

Dukcapil, kata Dirjen Zudan, terus bertumbuh. "Sambil berlayar sembari terus memperbaiki kapalnya. Jadi datanya belum sebaik sekarang," kata Zudan.

Dengan semakin banyak digunakan, data Dukcapil malah semakin baik lagi tambah akurat dan bersih. Dengan demikian data Dukcapil terus diperbaiki. Penduduk yang meninggal bisa diketahui dan dikeluarkan dari database, warga yang pindah rumah pun bisa diketahui.

Zudan berharap dengan metode e-KYC (electronic know your customer) Dukcapil bisa membantu Bappebti membangun transparansi di bidang perdagangan berjangka komoditi, SRG dan PLK.

Sementara Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan, harmonisasi dalam penggunaan data kependudukan bakal banyak berperan penting mendukung tugas dan fungsi Bappebti. "Tugas Bappebti mengawasi PBK, SRG, dan PLK. Untuk itu kami memerlukan akses ke data kependudukan Dukcapil sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan," jelas Didid.

Didid menambahkan, PKS mengatur lebih khusus layanan perizinan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang berada di bawah naungan Bappebti. Sekaligus dalam proses penerimaan nasabah oleh pelaku usaha yang berada di bawah naungan Bappebti.

Didid pun mendorong setiap pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi wajib memiliki dokumen PKS dengan Ditjen Dukcapil untuk hak akses dan pemanfaatan data kependudukan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 15 Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 yang mempersyaratkan dokumen perizinan usaha sebelum badan hukum Indonesia dapat melakukan PKS dengan Dirjen Dukcapil untuk mendapat hak akses pemanfaatan data kependudukan.

“Diharapkan dengan PKS ini, data kependudukan dapat mendukung perkembangan layanan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Selain itu, seluruh jajaran bursa berjangka, lembaga kliring, dan asosiasi yang hadir diharapkan memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung implementasi PKS ini dan dapat menginformasikan kepada seluruh anggotanya," kata Didid menandaskan.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sendiri mendorong upaya E KYC nasabah di Bapeppti terus dilanjutkan. "Kerjasama ini akan mendorong tumbuhnya transaksi di Bappepti yang lebih mudah, cepat, transparan dan akuntabel" tutup Menteri Tito Karnavian.***