Tahun Politik Mulai Memanas, Majelis Ulama Indonesia Diminta Netral

BATANG - Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Batang masa khidmah 2022-2027 secara resmi dikukuhkan oleh Ketua MUI Jawa Tengah, KH Ahmad Darodji, Rabu (22/3/2023).

Dalam pengukuhan tersebut, KH Zaenul Iroki resmi menjadi Ketua Umum MUI Kabupaten Batang, kemudian Sekretaris Umum Drs KHM Saefudin Zuhri, MSi dan Bendahara Umum H Muhammad Busro.

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyatakan, MUI merupakan lembaga pembimbing, pembina dan pengayom umat Islam. Oleh karena itu, ia meminta peran strategis MUI harus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemkab Batang.

"Saya minta pengurus baru MUI bisa meningkatkan perannya dalam melayani umat. Terutama dalam mencegah dan meredakan perselisihan atau perbedaan terkait keagamaan,” katanya.

Terlebih di tahun politik yang sudah mulai memanas seperti sekarang ini, Lani juga berharap lembaga MUI ikut berperan menjaga kondusifitas agar tidak menjadi panas.

"Memasuki bulan suci Ramadan MUI saya harapkan bisa memantau keadaan dan kegiatan masyarakat. Seperti kegiatan yang tidak sejalan dengan roh ibadah di bulan Ramadan bisa dikendalikan secara bersama-sama termasuk juga masa-masa tahun politik," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umun MUI Batang KH Zaenul Iroki menyatakan, siap membantu program pemerintah terutama permasalahan-permasalahan yang esensial. Pasalnya, permasalahan esential seperti perselisihan umat terkadang muncul secara tiba - tiba dan harus cepat diredakan oleh peran tokoh agama yang ada di MUI. "Jika memang diperlukan dan mendesak kami selaku MUI akan mengeluarkan fatwa untuk mengambil jalan tengahnya," jelasnya.

Adapaun program biasa yang sudah berjalan seperti kesehatan masyarakat seperti kesehatan makanan dalam menentukan halal dan haram. "Itu yang akan kita garap, Hal itu yang hanya bisa dilakukan oleh MUI untuk menentukan makanan halal atau haram,” terangnya.

Terkait tahun politik, lanjut dia, MUI akan menjadi mesin pendingin karena jelas - jelas netral dan tidak ada kepentingan. "Kita akan jadi mesin pendingin, tidak ada lain kecuali MUI saja. Karena biasanya masing - masing pimpinan ormas yang lain mencalonkan diri jadi legislatif maupun mencalonkan bupati maupun wakilnya. Dan yang jelas MUI netral," pungkasnya.***