Pejabat Dilarang Gelar Bukber, Ketum PBNU: Mending Bagi-bagi Fakir Miskin, Nggak Usah Pesta

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya turut menanggapi adanya larangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada seluruh pejabat negara untuk tidak menggelar acara buka bersama selama Ramadhan 1444 Hijriah. Senada dengan Jokowi, Gus Yahya menilai lebih baik berbuat kebaikan tanpa harus membuat pesta.

Gus Yahya lebih memilih membagikan makanan buka puasa untuk kaum fakir miskin maupun bagi pengendara yang terjebak di kemacetan menjelang waktu berbuka puasa. Menurutnya tidak perlu ajang kebaikan itu malah dibuat menjadi sebuah acara.

"Ya, bagi-bagi saja, bagi-bagi. Nggak usah, seolah-olah kita jadi pesta besar makan-makan. Ndak perlu saya kira," kata Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Pada kesempatan yang sama, Gus Yahya juga bercerita terkait buka bersama yang menjadi tradisi masyarakat Indonesia saat Ramadhan. Menurutnya warga NU atau yang sering disebut Nahdliyin itu sudah jenuh kalau harus menggelar acara buka bersama.

Gus Yahya mengatakan kalau di lingkungan NU itu, setelah salat magrib pasti langsung bersiap untuk salat tarawih. Ia sendiri mengaku paling takut kalau misalkan diundang menghadiri acara bukber. Akan tetapi, ia tidak menjelaskan mengapa takut ketika diundang. "Buka bersama itu sumpek. Saya sendiri paling takut kalau puasa diundang buka puasa bersama, paling takut saya," ungkapnya.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyarankan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar kegiatan buka puasa bersama yang dilakukan umat Islam di lingkungan instansi pemerintah tidak dilarang.

Hal ini menyusul terbitnya surat yang diteken Seskab Pramono Anung sesuai arahan Presiden Jokowi, terkait larangan untuk menggelar acara buka puasa bersama. Salah satu alasannya karena penanganan pandemi yang berada di tahap transisi menuju endemi dan diperlukan sikap kehati-hatian.

Menurut Yusril surat yang bersifat rahasia namun bocor ke publik itu bukanlah surat yang didasarkan atas kaidah hukum tertentu, melainkan sebagai kebijakan belaka sehingga setiap saat dapat diralat setelah mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya.

Yusril pun menyarankan agar Seskab meralat surat yang bersifat rahasia itu dan memberikan keleluasaan kepada pejabat dan pegawai pemerintah serta masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan buka bersama.

"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan Pemerintah dan menuduh Pemerintah Presiden Jokowi anti Islam," kata Yusril dalam keteranganya yang diterima, Kamis (23/3/2023).***