China Meminta APBN sebagai Jaminan Pengembalian Utang KCJB, Pengamat Sebut sebagai Pola Pemerasan

Hal ini disebabkan oleh tuntutan dari China, selaku investor, untuk menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan pengembalian utang dan sekaligus bunga.

Pengamat kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai bahwa tuntutan China tersebut adalah pola pemerasan APBN. Bunga utang yang awalnya 2 persen, kini sudah naik menjadi 3,4 persen. Menurut Jerry, hal ini akan menyebabkan kerugian negara yang tinggi.

"Gara-gara Jokowi dan LBP ngotot bangun KCJB, China dengan segala tipu dayanya kini memperdayai pemerintahan Jokowi," kata Jerry,Sabtu (15/4/2023).

Jerry menuntut tanggung jawab dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), yang mengomandoi persoalan investasi. Jerry meminta LBP harus berani memberikan ganti rugi karena kesalahan dalam bernegosiasi dan membaca peluang.

Menurut Jerry, pembangunan KCJB ini menjadi masalah besar karena dianggap sebagai akibat keteledoran dan kebodohan dalam bernegosiasi. Jerry menekankan pentingnya transparansi dalam setiap keputusan investasi agar tidak menimbulkan kerugian negara yang besar.

"Saya kira LBP harus berani beri ganti rugi dalam masalah ini, kan LBP punya banyak aset, karena ini akibat keteledoran dan kebodohan dalam bernegosiasi dan membaca peluang," pungkas Jerry.***