Jika KIB Bergabung ke KKIR, Pengamat: Cak Imin Jadi Korban!

JAKARTA - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) berpeluang bergabung ke Koalisi Indonesia Raya (KKIR) setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, hal tersebut dapat diambil Partai Golkar sebagai peluang terbesar untuk bergabung ke KKIR jika Prabowo Subianto menjamin Airlangga menjadi calon wakil presiden.

"Namun, jika Prabowo tidak memberikan jatah cawapres, ada kemungkinan Partai Golkar juga akan bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, keputusan itu tergantung pada Prabowo apakah ia bersedia memberikan jatah cawapres kepada Airlangga atau tidak," ujarnya, kepada GoNews.co, Kamis (27/4/2023).

Selain itu kata Duia, Partai Amanat Nasional (PAN) juga berpeluang untuk bergabung ke PDIP, terutama jika Erick Thohir berhasil diajukan sebagai calon wakil presiden. "PAN merupakan partai yang sangat bergantung pada Presiden Jokowi. Jika Jokowi meminta PAN untuk bergabung ke PDIP, maka PAN tidak akan berani menolaknya," tandasnya.

Namun, untuk saat ini, peluang terbesar untuk bergabung ke KKIR hanya dimiliki oleh Partai Golkar selama mendapat jatah calon wakil presiden. "Hanya saja, pilihan itu akan mengorbankan Muhaimin Iskandar yang selama ini sangat berharap menjadi cawapres. Namun selama Cak Imin mendapat kompensasi, ada peluang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap bertahan di KKIR," ujar Jamiluddin Ritonga.

Keputusan tersebut juga bergantung pada arahan dari Jokowi. "Jika Jokowi meminta PKB untuk bergabung ke PDIP, maka Cak Imin tidak akan berani menolaknya," tegasnya.

Namun, jika PKB bergabung ke PDIP, Partai Gerindra dan Partai Golkar sudah lebih dari cukup untuk mengusung Prabowo dan Airlangga. "Karena itu, kemungkinan terburuk adalah Gerindra akan berkoalisi dengan Golkar," pungkasnya.***