Peringatan Dini dari CEO OpenAI: Teknologi AI Bisa Ancam Peradaban, Desak PBB dan IAEA Berperan

GENEWA - Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) semakin pesat. Namun, perkembangan yang menggembirakan ini juga memunculkan potensi bahaya besar bagi umat manusia. Menurut Sam Altman, CEO OpenAI, AI bisa membawa petaka bagi peradaban manusia.

Berbicara dalam kunjungannya ke Uni Emirat Arab pada 6 Juli 2023, Altman mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk melakukan pengawasan terhadap pengembangan teknologi AI.

“Kita menghadapi risiko serius. Kita menghadapi risiko eksistensial,” kata Altman, 38 tahun, seperti dilansir AFP pada Minggu (9/7/2023). “Tantangan yang dimiliki dunia adalah bagaimana kita akan mengelola risiko tersebut dan memastikan kita masih dapat menikmati manfaat luar biasa tersebut. Tidak ada yang ingin menghancurkan dunia.”

Risiko eksistensial yang dimaksud adalah ancaman pengembangan teknologi yang berpotensi memusnahkan peradaban manusia di muka Bumi. Altman merujuk pada IAEA, pengawas nuklir PBB, sebagai contoh bagaimana dunia bersatu untuk mengawasi teknologi berbahaya seperti tenaga nuklir.

ChatGPT OpenAI, sebuah chatbot yang populer, menarik perhatian global karena kemampuannya memberikan jawaban seperti esai atas pertanyaan dari pengguna. Altman melihat penggunaan AI ini sebagai contoh dua sisi mata uang: sisi positifnya mengubah cara kerja dan belajar manusia, sisi negatifnya menimbulkan kekhawatiran.

Meski mendapatkan dukungan besar, seperti investasi sebesar USD1 miliar dari Microsoft, Altman mengakui bahwa perkembangan AI tidak tanpa risiko. Pada Mei 2023, ia bersama ratusan tokoh industri lainnya, meneken surat yang memperingatkan tentang risiko kepunahan yang ditimbulkan AI.

"Memitigasi risiko kepunahan yang ditimbulkan AI harus menjadi prioritas global bersama dengan risiko skala sosial lainnya seperti pandemi dan perang nuklir," tutur Altman.

Sebanyak 27 negara Uni Eropa kini sedang mengejar UU AI yang bisa menjadi standar global secara de facto untuk kecerdasan buatan. Altman memberi tahu Kongres AS pada Mei bahwa intervensi pemerintah akan sangat penting untuk mengatur risiko yang menyertai AI.

Namun, UEA, sebuah federasi otokratis dari tujuh syekh yang diperintah secara turun-temurun, menawarkan sisi lain dari risiko AI. Pidato tetap dikontrol dengan ketat. Kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa UEA dan negara bagian lain di Teluk Persia secara teratur menggunakan perangkat lunak mata-mata untuk memantau aktivis, jurnalis, dan lainnya. Pembatasan tersebut memengaruhi aliran informasi yang akurat dan detil, hal yang sangat dibutuhkan oleh program AI seperti ChatGPT sebagai sistem pembelajaran mesin. ***