Tolak Kebijakan Bank Indonesia Soal Biaya QRIS, UMKM: Ini Beratkan Beban Usaha Kami

JAKARTA – Kebijakan Bank Indonesia yang terbaru mengenai biaya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebesar 0,3 persen, menuai kekecewaan dan penolakan keras dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut para pedagang kecil, langkah ini hanya akan mendorong mereka untuk berhenti menggunakan layanan QRIS.

Hermawaty Setyorinny, selaku Ketua Umum IUMKM Indonesia (Akumandiri), menegaskan bahwa QRIS telah memberikan manfaat besar bagi pelaku UMKM dalam melakukan transaksi dengan konsumen. Selain memudahkan mereka menyimpan uang ke dalam sistem perbankan tanpa biaya tambahan, QRIS juga berkontribusi terhadap upaya pemerintah dan Bank Indonesia untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mempercepat transaksi nontunai.

Namun, dengan adanya kebijakan baru ini, Hermawaty khawatir akan adanya dampak negatif terhadap penggunaan QRIS. "Tapi, kalau jadinya dibebankan biaya ke pedagang, ujung-ujunganya mereka tidak mau lagi bertransaksi menggunakan QRIS. Jadi, menurut saya, ini kurang bijak diberlakukan sekarang,” ungkapnya kepada Republika.co.id pada Ahad (9/7/2023).

Dia juga menjelaskan bahwa kondisi bisnis UMKM saat ini masih berada di fase pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19. Dengan adanya peningkatan harga dan stabilitas penjualan yang belum kembali normal, pemberlakuan biaya QRIS justru semakin memperberat beban mereka.

Hermawaty mendesak Bank Indonesia untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini, mengingat dampaknya yang bisa mendorong pedagang untuk kembali melakukan transaksi secara konvensional demi menghemat biaya. “Memang biaya QRIS kecil tapi bisa berapa kali konsumen yang masuk? Kasihannya di situ. Beban bertumpuk-tumpuk. Sayang banget pedagang kalau beralih lagi ke konvensional. Jadi, menurut saya ini belum bijaksana,” tandasnya. ***